Aduan PPDB bukan cuma Zonasi

ADUAN terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 bukan semata soal zonasi, melainkan juga mengindikasikan adanya kecurangan. Hal itu dikemukakan komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, kemarin.

Posko pengaduan KPAI yang dibuka pada 20 Juni 2019 telah menerima puluhan aduan, dari telepon seluler, surat elektronik, hingga pengaduan langsung, terkait dengan pelaksanaan PPDB di 10 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, NTT, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.

KPAI berencana mengekspos aduan itu secara lebih rinci, hari ini. "Jenis pengaduan mencuat dari masalah sosialisasi yang minim, petunjuk teknis yang tidak jelas, pembagian zonasi yang dianggap tidak adil, sekolah negeri yang tidak merata penyebarannya, jarak 0 meter antara rumah pendaftar ke sekolah, sampai adanya kejanggalan dan dugaan kecurangan," ujar Retno.

Hingga kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menindaklanjuti laporan dan temuan PPDB 2019 dari sejumlah pihak. "Bahkan, Mendikbud segera menggelar rapat koordinasi khusus tentang PPDB," kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi kepada Media Indonesia.

Itjen Kemendikbud telah menerima 200 aduan soal pelaksanaan PPDB 2019. Sebanyak 30 aduan telah ditindaklanjuti.

Di daerah, protes PPDB masih berlangsung. Para orangtua yang mempunyai anak tidak lolos PPDB mendatangi gedung DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat. "Saya daftarkan anak pakai sistem zonasi, jarak dari rumah ke sekolah kira-kira 2,4 kilometer, tapi anak saya tidak bisa lolos. Sekarang anak saya tidak daftar ke sekolah lain. Tiap hari dia di rumah saja," kata Ari, salah satu pendemo.

Guna mengantisipasi pungutan liar dalam PPDB, Polres Garut sampai menempatkan anggota di setiap sekolah. (Bay/KG/DG/AT/AD/H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Triwinarno