Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
YAYASAN Madani Berkelanjutan bersama Kelompok Advokasi Riau merilis kajian kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Riau kurun waktu Januari-Maret 2019. Hasil analisis data spasial dan lapangan menunjukkan terdapat 737 titik panas di Provinsi Riau. Sebanyak 316 titik panas berada di wilayah konsesi dengan area terbakar seluas 5.400 hektare.
"Secara historis ada konsesi-konsesi yang terus terbakar tidak hanya tahun ini tapi juga tahun-tahun sebelumnya, setidaknya sejak 2015. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena menurut data karhutla bisa menyumbang 34-80% dari total emisi Indonesia pada 2015," kata peneliti Kelompok Advokasi Riau (KAR) Rahmaidi Azani, di Jakarta, Selasa (2/7).
Kajian tersebut dilakukan dengan melakukan analisis titik panas di Riau menggunakan data dengan tingkat kepercayaan tinggi (80%) dan investigasi lapangan untuk menelisik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada periode Januari-Maret 2019.
Menurut Rahmaidi, 96% titik panas di antaranya juga berada di wilayah prioritas restorasi gambut oleh pemilik konsesi. Sebanyak 119 titik panas berada pada konsesi izin Hak Guna Usaha (HGU) dan 197 di konsesi Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo menegaskan korporasi harus dipastikan benar-benar telah melakukan upaya restorasi gambut dengan mengikuti standar yang ada untuk mencegah karhutla.
"Jika wilayah konsesi sudah dinyatakan masuk wilayah prioritas restorasi, seharusnya area konsesi sudah direstorasi. Kenyataannya, wilayah konsesi masih menjadi biang kerok karhutla. Ini harus segera dicari penyelesaiannya dan pengawasan di lapangan harus lebih ketat," ungkapnya.
Baca juga: Karhutla Riau, KLHK Selidiki Kebakaran di Lahan Konsesi
Sementara itu, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya mengatakan tren karhutla yang menurun beberapa tahun terakhir perlu dijaga. Semua pihak harus bersiap mengantisipasi potensi ancaman karhutla tahun ini agar tidak meluas. Pasalnya, diperkirakan akan terjadi El-Nino pada musim kemarau yang membuat cuaca lebih kering.
Jika karhutla tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, imbuh Teguh, capaian pengurangan emisi Indonesia sebesar 24% pada 2017 terancam turun. Itu karena penurunan emisi Indonesia sebagian besar disumbang sektor kehutanan.
"Ada sejumlah hal yang harus dilakukan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia, yaitu memperkuat implementasi restorasi gambut sekarang dan pasca-2020, pengawasan serta penegakan hukum, menjalankan evaluasi perizinan dan mempermanenkan serta memperkuat kebijakan moratorium hutan," tutup Teguh.(OL-5)
makanan khas Riau yang terdiri dari aneka macam kuliner utama, pendamping dan cemilan untuk buah tangan, cita rasanya lezat dan unik
Makanan khas Riau ini mencerminkan kekayaan budaya dan keanekaragaman kuliner daerah tersebut. Setiap hidangan memiliki cita rasa yang unik dan menjadi bagian penting
Menyiapkan langkah selanjutnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto, juga lakukan kunjungan ke lokasi kebakaran yang tengah dipadamkan oleh GALAAG, yaitu di Desa Kampung Baru, Kecamatan Rupat
Penetapan status karhutla sejak dini merupakan bentuk perhatian pemerintah agar kejadian tersebut tidak meluas dan bisa segera dihentikan
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan bahwa dalam penanganan karhutla, dukungan para pihak sangat membantu.
Lima inisiatif yang dinegosiasikan Indonesia mencakup konsumsi dan produksi berkelanjutan, pengelolaan gambut dan hutan bakau secara berkelanjutan
Sebagaimana diketahui Inggris akan menjadi tuan rumah bagi COP26 berkolaborasi dengan Italia di Glasgow, Inggris, pada 9-19 November 2020.
Dengan luas lahan gambut hingga jutaan hektare, pemerintah wajib menerapkan manajemen terbaik untuk kelestarian lingkungan. Untuk mendukung semua solusi permasalahan gambut, upaya pemerintah juga perlu didukung riset.
Pusat riset gambut ditujukan untuk merancang berbagai kegiatan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan
Pemerintah membuka jalan agar lahan gambut bisa digarap masyarakat melalui perhutanan sosial dengan prinsip menjaga fungsi ekosistem tetap dalam kondisi baik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved