Perguruan Tinggi Islam Harus Sikapi Revolusi Industri 4.0

REKTOR Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Prof KH Yudian Wahyudi menegaskan Perguruan Tinggi Islam (PTI) harus segera menyikapi era Revolusi Industri 4.0.
Dalam Annual International Converence On Social Sciences And Humanities Fakultas Isoshum UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Rabu (26/6), Rektor secara tegas menyatakan ada dua hal penting yang harus segara disikapi oleh  Perguruan Tinggi Islam dalam rangka memajukan dunia Islam di Asia Tenggara, termasuk memasuki era industri 4.0.

"Bagi dunia Islam, Revolusi Industri 4.0 menuntut adaptasi yang sangat serius, berkelanjutan dan akurat, agar eksistensi Islam tidak tergilas oleh revolusi Industri 4.0. Ini ditandai dengan pesatnya perkembangan digital sciences," jelasnya.

Menurut Prof. Yudian Wahyudi, forum keilmuan sosial dan humaniora kali ini harus mampu melakukan langkah langkah adaptasi dari sisi religius, sosial dan humaniora untuk menyikapi perubahan yang sangat cepat. Era industri 4.0 diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mengantarkan keberhasilan dunia Islam baik pada level fakultas, universitas sampai pada tingkat kebangsaan yakni Indonesia.

Bangsa Indonesia dan juga masyarakat Asia Tenggara terutama umat Islam, lanjutnya merupakan bangsa yang terlama tergilas anak-anak revolusi Industri awal.

"Hal ini terjadi karena Islam sibuk berkutat belajar Quran dan Hadis secara tekstual dan dogmatis, dan membuang eksperimental sciences seperti kimia, fisika, teknik, ilmu kedokteran dan seterusnya,"  jelasnya.

Menurut dia, umat Islam pintar agama tetapi dalam bahasa ekonomi tidak memiliki keahlian cara produksi. Sekarang, tambahnya, kita menyadari perlunya agar sejarah menyedihkan umat Islam tidak terulang kembali. Dekan Fakultas Sosial Humaniora, UIN Sunan Kalijaga itu menambahkan, melalui forum ini pihaknya bermaksud menggelorakan  narasi moderat dan jalan tengah dalam pembacaan agama di tengah tengah penguatan identitas.

"Berbagai hasil riset yang di paparkan di forum ini diharapkan bisa mengungkap bahwa agama seharusnya di tempakan dalam ruang moral yang mampu menjadi panduan etik para pemeluknya," tegasnya.

Terlebih lagi lanjutnya, di era revolusi 4.0, peran etis agama harus dikedepankan dibandingkan fungsi-fingsi politik agama.

Sementara,  Guru Besar National University of Singapore, Prof Noor Aisha yang juga seorang peneliti dalam paparannya membahas tentang implementasi hukum Islam di Asia Tenggara. Ia menyoroti bahwa hukum Islam masih dipegang teguh oleh umat  Islam di Asia Tenggara. Namun dalam perkembangan zaman, katanya, hukum umum berkembang pesat, hukum Islam cenderung stagnan dan tidak mengalami perubahan kontekstual yang signifikan.

"Ketimpangan itu mengakibatkan adanya gesekan dan konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda," tegasnya.

Prof Aisha menyimpulkan, permasalahan terbesar yang dihadapi umat Muslim, bukan terletak pada hukum Islam, tetapi cenderung pada pola pikir umat Muslim yang kaku dan tertutup pada perubahan. Dan hal itu dimonopoli oleh tokoh-tokoh agama dengan pengikut yang jumlahnya tinggi.

Itulah yang mengakibatkan sebagian besar umat Islam terkungkung, tidak mampu mengikuti zaman dan tidak siap ikut serta menyelesaikan permasalahan era kekinian.
Kemudian nara sumber lainnya, Prof Ibnu Hammad menyoroti politik identitas yang mengatasnamakan agama, yang selalu mewarnai demokrasi di Indonesia.

baca juga: Polusi Udara Ternyata Pengaruhi Kesuburan Perempuan

"Yang baru saja terjadi adalah dalam konteks pilpres 2019. Kubu capres 01 menunjukkan politik identitas dari golongan NU, sementara 02 muncul politik identitas dari adanya Ijtima ulama," jelasnya.

Dengan adanya politik identitas yang mengatasnamakan kebenaran agama itu, menuntut umat Islam berpikir mendalam dan memahami secara teliti, agar iklim, lansekap dan arah  politik  di Indonesia mengarah pada kemaslahatan bangsa Indonesia yang semakin baik. (OL-3)