JK Dukung Sistem PPDB Zonasi Agar Picu Pemerataan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi dinilai Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai upaya pemerintah melakukan pemerataan pendidikan mengatasi ketimpangan terhadap siswa yang tidak memiliki nilai pelajaran tinggi.

"Zonasi itu bermakna mengefisiensikan orang, tetapi masyarakat kadang kadang ingin anaknya sekolah favorit. Jadi jaraknya mungkin akan jauh, (PPDB zonasi) supaya ada pemerataan, maka jangan hanya terkonsentrasi (pada) anak-anak yang punya nilai tinggi," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/6).

Baca juga: Karena Kisruh, PPDB Direvisi

Menurutnya sekolah favorit masih menjadi pilihan masyarakat karena kualitas pendidikan yang baik dan fasilitas yang memadai. Selain itu pemerintah daerah harus mengambil peran penting dalam keberlangsungan pendidikan yang baik di daerahnya, dengan melengkapi fasilitas sekolah, komputer, laboratorium serta guru-guru yang terlatih.

"Kadang-kadang perlu juga sekolah favorit  selama sistemnya bagus, mutu gurunya lebih bagus. DI daerah semua daerah mampu karena itu daerah harus mempunyai inisiatif juga," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo  menanggapi polemik sistem zonasi dalam PPDB tahun 2019. Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengevaluasi kebijakan tersebut.

"Sudah saya perintahkan kepada Menteri untuk dievaluasi," kata Jokowi saat ditemui wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (21/6).

Jokowi mengatakan evaluasi perlu dilakukan. Sebab, dia menilai antara kebijakan dan kondisi di lapangan bisa berbeda.

"Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda. Dan setiap daerah memiliki karakter yang berbeda beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," ujarnya. (OL-8)