Kebudayaan dan Pendidikan Harus Disinergikan

PRESIDEN ketiga Republik Indonesia yang juga pakar teknologi penerbangan BJ Habibie mengingatkan setiap individu untuk meningkatkan sinergi antara pendidikan dan budaya. Sinergi pendidikan dan budaya diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Habibie menyampaikan hal tersebut dalam orasi ilmiah peluncuran Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) di Balai Sidang Univesitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, kemarin.

Menurutnya, setiap individu merupakan bagian intelektual yang memiliki banyak jaringan. Sebab, manusia sebagai mahluk yang berbudi harus menguasai pendidikan dan budaya. Karena itu, setiap individu harus bersinergi dengan keduanya dalam meningkatkan kualitas SDM.

"Masa depan bangsa Indonesia harus mengandalkan sumber daya manusia dan teknologi yang berkualitas. Bukan lagi sumber daya alam. Ada yang berpendidikan hebat, tapi minus pembudayaan," ujarnya. Hadir dalam peluncuran HIPPG antara lain Rektor UI Muhammad Anis dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Eko Prasojo.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi itu juga mengatakan, ada tiga karakter yang juga mesti dimiliki manusia, yakni kebudayaan, agama, dan pendidikan (KAP). "Saya harus jelaskan karena berkaitan dengan SDM yang bebas. Bebas yang bertanggung jawab dan berbudaya," paparnya.

Menurut Habibie, misi menyukseskan kebudayaan, agama, dan pendidikan individu harus berkonsentrasi untuk menghasilkan manusia yang berdaya unggul. Sebagai out put-nya, kita harus menjadi ujung tombak untuk mengembangkan SDM berkualitas.

Sementara itu, Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik (Humas dan KIP) UI Rifelly Dewi Astuti secara terpisah menerangkan, peluncuran HIPPG adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Ia mengatakan, meski beberapa kebijakan inovatif telah dikukuhkan, pekerjaan rumah yang ada belum selesai. Di antaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis, rendahnya kualitas kepemimpinan, kebijakan publik yang tidak adaptif, rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan, dan rendahnya kualitas layanan publik. Menurutnya, hal tersebut merupakan tantangan besar bagi terwujdnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia. (KG/H-1)