Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI), KH Zaini Ahmad, mengatakan, rapat pleno dan halal bihalal kali ini menjadi momen rapat yang tidak seperti biasanya.
Sebab, dalam pelaksanaannya ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara IPI dan Toko Indonesia (Ko-In) yang akan melakukan kerja sama menggarap program pembangunan komunitas (community development) dan pemberdayaan ekonomi dengan pesantren–pesantren di Indonesia.
Kerja sama itu didasari oleh visi–misi Ko-In untuk memberdayakan dan digitalisasi warung–warung konvensional.
"Kerja sama itu didasari oleh visi–misi Ko-In untuk memberdayakan dan digitalisasi warung–warung konvensional. Saya berharap program ini bakal bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh pondok-pondok pesantren yang berada di bawah naungan IPI," ujar KH. Zaini Ahmad saat memberikan sambutan dalam rapat pleno II DPP IPI di Hotel Blue Sky, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).
Kiai yang biasa disapa Gus Zaini ini juga berharap agar program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh ponpes yang ada di bawah naungan IPI sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca juga: Dorong Inovasi Mahasiswa, Modena Gelar Kompetisi Inovasi
Sementara itu, Corporate Operasional Officer Ko-In, Tias Brian, mengungkapkan, agar visi misi Ko-in dapat terlaksana, dilakukanlah pendekatan berbasis komunitas (community based). IPI merupakan organisasi yang menaungi sekitar 21 ribu ponpes di seluruh Indonesia.
"Dan Ko-In dapat langsung bekerja sama dengan komunitas konsumen yang memiliki potensi ekonomi mikro tersebut," kata Brian.
Ia juga menjelaskan bahwa komunitas konsumen yang diwakili ponpes memiliki banyak produk yang dapat dipromosikan dan dapat bersanding dan bersaing dengan merek besar.
"Hal ini dapat ditempuh karena bersinergi dalam jaringan Ko-In, dan Ko-In punya fasilitas untuk mendistribusikan seluruh hasil karya pondok pesantren," ujarnya.
Brian menambahkan, untuk tahap awal, Ko-In akan menyasar ke sekitar 21 ponpes yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Ko-IN sendiri berada di bawah naungan PT Ritel Global Solusi.
Rapat Pleno II dan halal bihalal DPP IPI ini dihadiri 64 orang dari unsur pengawas, penasihat, pengurus harian, dan pimpinan Badan Otonom IPI. (RO/OL-1)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved