Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengakui memang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi.
"Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata Jokowi ketika ditanya wartawan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur seusai kunjungan kerjanya dalam rangka membagikan 3.200 sertifikat tanah, Kamis (20/6).
Di beberapa wilayah Jawa Timur, sejumlah orangtua siswa mengeluhkan proses penerimaan peserta didik baru 2019 tingkat SMA/SMK Negeri dengan sistem zonasi karena membuat bingung saat mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.
Sejumlah orangtua siswa juga sempat mendatangi kantor Dinas Pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun untuk melakukan protes pelaksanaan sistem tersebut.
Baca juga: Wali Siswa di Surabaya Curhat soal Zonasi Sekolah ke Presiden
Bahkan, persoalan PPDB di Surabaya membuat aksi ratusan wali murid di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya nyaris ricuh.
Wali murid SDN Barata Jaya Surabaya Fitri Suhermin mengaku kecewa karena peladen (server) yang telah ditutup pada Rabu (19/6) malam dibuka kembali pada Kamis pagi.
"Kami ingin server ditutup dan PPDB zonasi dibatalkan," ujarnya.
Fitri kecewa karena pada PPDB sistem itu mengakibatkan anaknya tidak bisa masuk ke SMPN 8 yang jaraknya hanya 700 meter dari rumahnya. "Yang diterima NUN (Nilai Ujian Nasional) lebih kecil, tapi jaraknya emang lebih dekat," ujarnya.
Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun Eddie Sanyoto juga mengaku prihatin terhadap polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Apalagi di kotanya, menjelang penutupan pendaftaran ada dua sekolah dari enam SMA negeri yang pagunya belum terpenuhi.
"Kami prihatin dengan polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Ini sudah kami prediksi sejak awal. Harapan kami pemerintah daerah bisa turun tangan, agar ada komunikasi dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masalah ini," kata Eddie. (X-15)
Saksi Sutanto ungkap peran dominan Jurist Tan dalam sidang korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim.
Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.
KEMAMPUAN membaca bukan bawaan lahir. Otak manusia tidak dirancang untuk itu. Itu ialah penemuan budaya yang baru
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved