Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Bangka mengakui masih banyak anak putus sekolah karena berbagai faktor.
"Ya memang benar banyak anak di Bangka ini putus sekolah dengan berbagai faktor," kata Bupati Bangka, Mulkan usai memperingati Hardiknas di halaman Kantor Bupati Bangka, Kamis (2/5).
Faktor-faktor tersebut antara lain pergaulan dengan teman-teman yang tidak sekolah, kerja di tambang, dan lainnya.
"Kalau anak-anak bergaul dengan yang tidak sekolah pasti akan ikut-ikutan tidak sekolah. Ini sangat kita sayangkan," ujarnya.
Diakui Mulkan, pihaknya belum melakukan pendataan ulang berapa banyak anak di Bangka yang tidak bersekolah.
"Ke depan kita akan melakukan pendataan berapa banyak anak yang tidak bersekolah. Baik itu anak petani maupun nelayan dan lainnya," ujarnya.
Tahun ini Pemkab Bangka akan membangun satu SMP di Kace Mendo Barat.
baca juga: Ki Hadjar Dewantara dan Pendidikan Kebangsaan
"Kita tidak ingin kurangnya ruang sekolah menjadi hambatan anak-anak tidak bersekolah. Maka tahun ini kita akan membangun satu SMP lagi. Dan meningkatkan kualitas guru," lanjut Mulkan. (OL-3)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved