Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah akan membagi tambahan 10 ribu kuota jemaah haji secara proporsional untuk seluruh provinsi di Indonesia. Kuota itu diprioritaskan kepada para manula dan pendamping.
Lukman Hakim berjanji akan berusaha maksimal merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala pendukungnya untuk mengeksekusi tambahan 10 ribu kuota haji itu. Tambahan kuota haji diberikan pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat Presiden Joko Widodo menuaikan ibadah umrah sebelum pemungutan suara Pemilu 2019. Dengan tambahan itu, tahun ini Indonesia mendapat jatah 231 ribu jemaah.
‘’Pada dasarnya, kami di Kementerian Agama akan berusaha merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10 ribu kuota jemaah haji kita,’’ kata Lukman Hakim di laman resmi Sekretariat Kabinet, dua hari lalu.
Konsekuensinya, lanjut Menag, perlu ada tambahan anggaran. Begitu pula dengan petugas untuk melayani mereka. ‘’Jadi, ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebagian juga dari efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan terakhir tentu dari APBN, khususnya untuk membiayai petugas-petugas tambahan.’’
Lukman Hakim belum bisa memastikan berapa tambahan anggaran yang diperlukan karena masih harus dirapatkan dengan DPR, Selasa (23/4) nanti. Soal penambahan kuota jemaah haji juga sudah dibahas dalam rapat kabinet terbatas.
Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mendorong Kemenag merealisasikan tambahan kuota itu tahun ini agar dapat mengurai antrean panjang haji. Ia setuju kuota diprioritaskan untuk calon haji manula dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keterlindungan jemaah.
“Sangat disayangkan bila tambahan kuota ini dilewatkan sebab bisa saja pada tahun yang akan datang kebijakan Arab Saudi berbeda. Tentu saja akan banyak tantangan dan penyesuaian, di antaranya menyangkut penambahan jadwal penerbangan, pemesanan hotel, ketersediaan catering, armada bus, dan sebagainya,” ujar Mustolih. (Dhk/Ind/X-8)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved