Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah akan membagi tambahan 10 ribu kuota jemaah haji secara proporsional untuk seluruh provinsi di Indonesia. Kuota itu diprioritaskan kepada para manula dan pendamping.
Lukman Hakim berjanji akan berusaha maksimal merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala pendukungnya untuk mengeksekusi tambahan 10 ribu kuota haji itu. Tambahan kuota haji diberikan pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat Presiden Joko Widodo menuaikan ibadah umrah sebelum pemungutan suara Pemilu 2019. Dengan tambahan itu, tahun ini Indonesia mendapat jatah 231 ribu jemaah.
‘’Pada dasarnya, kami di Kementerian Agama akan berusaha merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10 ribu kuota jemaah haji kita,’’ kata Lukman Hakim di laman resmi Sekretariat Kabinet, dua hari lalu.
Konsekuensinya, lanjut Menag, perlu ada tambahan anggaran. Begitu pula dengan petugas untuk melayani mereka. ‘’Jadi, ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebagian juga dari efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan terakhir tentu dari APBN, khususnya untuk membiayai petugas-petugas tambahan.’’
Lukman Hakim belum bisa memastikan berapa tambahan anggaran yang diperlukan karena masih harus dirapatkan dengan DPR, Selasa (23/4) nanti. Soal penambahan kuota jemaah haji juga sudah dibahas dalam rapat kabinet terbatas.
Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mendorong Kemenag merealisasikan tambahan kuota itu tahun ini agar dapat mengurai antrean panjang haji. Ia setuju kuota diprioritaskan untuk calon haji manula dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keterlindungan jemaah.
“Sangat disayangkan bila tambahan kuota ini dilewatkan sebab bisa saja pada tahun yang akan datang kebijakan Arab Saudi berbeda. Tentu saja akan banyak tantangan dan penyesuaian, di antaranya menyangkut penambahan jadwal penerbangan, pemesanan hotel, ketersediaan catering, armada bus, dan sebagainya,” ujar Mustolih. (Dhk/Ind/X-8)
Asep enggan memerinci kronologi perkaranya. Namun, sudah ada saksi yang dipanggil penyelidik untuk mendalami perkara ini.
BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan.
BADAN Penyelenggaraan (BP) Haji menanggapi klarifikasi menteri agama RI yang menyebut belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi.
Menag Nasaruddin Umar memastikan saat ini belum ada pembahasan resmi soal pengurangan kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi. Ia minta publik tak resah
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan belum ada pengumuman dari pihak Arab Saudi perihal kuota haji tahun 2026
BADAN Pengelola Haji atau BP Haji meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait wacana bahwa Arab Saudi hendak memangkas kuota Jemaah Haji Indonesia hingga 50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved