Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menegaskan, di era Revolusi Industri 4.0, data merupakan sumber daya yang berharga melebihi komoditas sumber daya alam. Data kini berperan penting dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan atau kebijakan.
Hal itu disampaikannya dalam peluncuran Data Sampel Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Senin (25/2).
"Data menjadi sangat penting untuk mengetahui perilaku konsumen atau pemakai layanan. Efeknya terhadap efisiensi menjadi luar biasa besar. Nilai tambah muncul dengan adanya Revolusi Industri 4.0 tersebut," ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu, BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel kepesertaan dan jaminan pelayanan. Hal itu demi mendukung transparansi dan pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
Baca juga: BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel
Menkeu mengapresiasi peluncuran data sampel tersebut. Menurutnya, model bisnis berbagai institusi saat ini mengedepankan pelayanan berbasis data. Berbagai institusi mengumpulkan data secara elektronik untuk melayani kebutuhan penerima layanan.
"Data yang diluncurkan ini penting untuk masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk melakukan kajian. Sehingga perbaiki sistem JKN ke depan berbasis data dan evidence-based," tukasnya.
"Data is new mining. Dulu orang kaya karena kuasai tambang minyak, emas, berlian. Sekarang orang bicara siapa terkaya dan lain-lain tidak berkaitan dengan sumber daya alam melainkan data," pungkas Sri Mulyani. (OL-2)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved