Jokowi Dinilai Mampu Tangani Problem Lingkungan Hidup dan Hutan

BEBERAPA pencapaian di bidang lingkungan hidup serta penanganan atas masalah-masalah lingkungan menjadi keunggulan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam Debat Pilpres kedua yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) malam.

Hal itu disampaikan, pengamat lingkungan, Agus Sari, dalam keterangan tertulis, Minggu. Ia mengatakan, penanganan kasus pengrusakan hutan menjadi primadona bagi pemerintahan Jokowi untuk meneruskan kebijakan yang selama ini efektif berjalan.

Tak hanya itu, keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan, yakni melalui social forestry, perhutanan sosial membuat rakyat yang tinggal di sekitar hutan tidak terpinggirkan.

Dengan mendapat hak pakai pengelolaan hutan yang ada d isekitar masyarakat selama 35 tahun, sama dengan hak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, menunjukkan masyarakat punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk ikut menjaga hutan serta lingkungan.

"Menurut saya, isu lingkungan yang dibawahakan capres Joko Widodo sangat kuat dan sulit dibantah oleh capres Prabowo. Soal kabut asap dan kebakaran hutan, praktis sudah turun hingga 90%. Saya sebagai orang Sumatera merasakan sekali bagaimana kebijakan efektif yang diambil pemerintah dalam menangani masalah itu. Bahkan, kita tak malu lagi dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia karena tak pernah lagi mengekspor asap," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Dorong Penindakan terhadap Perusahaan Perusak Lingkungan

Dari data yang dikumpulkan, pada 2015, berdasarkan data Citra Satelit Landsat 8 OLI TIRS dan Citra Satelit Sentinel 2, kebakaran hutan dan lahan di Sumsel mencapai 765.536 hektare dengan total 27.043 titik panas, maka tahun berikutnya menurut drastis. Di 2016, luas kebakaran menurun 99,87% menjadi 978 hektare dengan 973 titik panas.

Meski luas kebakaran sempat meningkat pada 2017, menjadi 9.286 hektare dengan 1.212 titik panas, namun jumlah itu menurun kembali di 2018 menjadi 7.762 hektare dengan 971 titik panas.

Tak mengherankan jika pada pelaksanaan Asian Games 2018, udara Kota Palembang, salah satu tuan rumah penyelenggara, terbilang bersih tanpa asap. Selain itu tidak satu pun penerbangan umum maupun atlet dan ofisial mengalami gangguan akibat asap.

Tak hanya itu, penanganan atas masalah perusahaan yang melakukan pengrusakan hutan juga lebih tegas. Menurut Agus Sari, saat ini sudah ada 11 perusahaan yang terlibat pengrusakan hutan yang diharuskan membayar denda atau kompensasi sebesar Rp18 triliun.

"Jadi Jokowi sudah buktikan tidak main-main dan sudah menunjukkan keberpihakan kepada publik. Penerapan sanksi berdasarkan UU Nomor 32/2009 dijalankan dengan benar," ujarnya. (OL-1)