President University Peroleh Hibah dari Amerika

President University (PresUniv) memperoleh bantuan dana hibah pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

"Saya sangat senang diberikan kepercayaan pemerintah Amerika Serikat untuk berkontribusi dalam internasionalisasi perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di President University yang telah menjadi ikon perguruan tinggi lokal berorientasi internasional," kata Direktur Urusan Internasional President University Jhanghiz Syahrivar melalui rilisnya kepada pers di Jakarta, hari ini.

Menurut Jhanghiz, dana hibah tersebut diperuntukan bagi kegiatan seminar internasional bertajuk Internasionalisasi Kampus di kampus President University di kawasan Jababeka, Bekasi.

Diharapkan peserta seminar khususnya perwakilan dari perguruan tinggi lokal lainnya yang menghadiri acara tersebut mampu menambah wawasan perihal sistem pendidikan di Amerika Serikat serta menyadari pentingnya kurikulum perguruan tinggi yang dapat memfasilitasi mahasiswa Indonesia dengan pemikiran global.

Menurut Jhangiz, hibah pertama didapatkan pada Februari 2015 untuk belajar perihal internasionalisasi perguruan tinggi di University of North Carolina (UNC) at Charlotte di Amerika Serikat selama dua  minggu.

Berikutnya, hibah kedua ia terima pada Agustus ini untuk menyelenggarakan pelatihan dan seminar selama dua hari di Indonesia perihal internasionalisasi perguruan tinggi.

Seminar internasional yang diselenggarakan President University itu dihadiri dua narasumber dari Cultural Affairs Officer Public Affairs Section US Embassy Jakarta Deborah C Lynn, dan Associate Director for International Programs University of North Carolina at Charlotte Christina Sanchez.

"Secara umum hibah yang kami peroleh dari pemerintah AS  untuk membantu pengembangan Kantor Urusan Internasional, di President University," jelas Jhanghiz.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Terkait internasionalisasi dan menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wakil Rektor Presiden University Anak Agung Banyu Perwita menyatakan pentingnya peran kampus untuk mendorong kepedulian pemerintah terkait internasionalisasi dan MEA tersebut.

Menurut Banyu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum maksimal dalam mempersiapkan menjelang berlakunya MEA. Dikatakan, pemahaman pemerintah, khususnya pemerintah daerah, terkait internasionalisasi dan MEA masih minim.

"Sepanjang pemantauan saya, pemahaman mereka akan internasionalisasi masih rendah. Mereka perlu diedukasi kalangan kampus sebab orang-orang di pemerintah daerah kan biasanya diisi orang-orang parpol. Mereka kurang fokus dalam membangun kesejahteraan rakyat dan  internasionalisasi, masih kuat dibenak mereka terpikir untuk melanggengkan kekuasaan," ujarnya.

Banyu yang juga Guru Besar Hubungan Internasional  President University itu mengingatkan bahwa Indonesia kurang siap menghadapi MEA yang akan mulai berlaku pada akhir tahun ini.

"Kalau mau jujur, kita belum siap menghadapi MEA. Karena sosialisasi MEA baru dilakukan selama satu tahun belakangan ini. Namun siap tidak kita harus hadapi," ujarnya.

Karena itu, dibutuhkan peran semua pihak, terlebih lagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan SDM Indonesia yang mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri.

"Nah, pemerintah daerah mesti bermitra dengan dunia kampus. Sebaliknya kampus juga mesti bersiap diri," tegas Banyu yang pernah menjadi konsultan Kemenlu RI.

Dalam kesempatan yang sama, Deborah mengingatkan banyak cara dalam  meningkatkan daya saing SDM Indonesia  menyambut MEA. Salah satunya dengan memanfaatkan beasiswa dari luar negeri yang banyak ditawarkan pelajar dan mahasiswa Indonesia.

"Sebaiknya dioptimalkan pemanfaatan tawaran beasiswa yang banyak diperuntukkan  bagi anak anak  Indonesia," tukas Deborah.(Q-1)