Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo mengimbau relawan agar menghentikan aktivitas kampanye untuk sementara demi solidaritas kepada korban bencana gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.
Merespon imbauan tersebut, Maman Imanulhaq selaku Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) menggelar rapat dengan beberapa organ relawan Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin di Kantor Bumi Bangsa Jalan Veteran 1 no. 23, Senin (1/10).
Didampingi Wakil Direktur Dedi Sitorus dan Dara Indahwati, Maman mengatakan relawan harus bergerak cepat, tepat, dan sistematis dalam membantu pemerintah menangani dampak bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.
“Relawan Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin harus bergerak cepat melakukan penggalangan dana dan barang yang dibutuhkan Palu dan Donggala (damage and needs assessment), menurunkan relawan di lapangan untuk memberi bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana," tegas Maman.
Akhirnya disepakati dibentuk crisis center Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin untuk bencana Palu dan Donggala dengan tiga tugas pokok yaitu menggalang dan menyalurkan bantuan, menghimpun dan menyebarkan informasi berkaitan data korban dan kebutuhan yang mendesak kepada relawan, serta menyampaikan masukan kepada pihak terkait.
Crisis Center akan mulai beroperasi pada hari ini, Selasa (2/10) dan dipusatkan di Rumah Aspirasi Relawan Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 46 Jakarta Pusat atau bisa menghubungi Nomor WA CRISIS CENTER 081319917807. (RO/OL-2)
Pemerintah merencanakan untuk mendirikan 'Kota Palu Baru' karena kerusakan akibat gempa yang terjadi sulit untuk dibangun seperti semula.
Terjadi hambatan di lapangan, seperti bongkar muat manual yang cukup menyita waktu, pengangkutan dari lapangan ke gudang, serta pemindahan logistik tersebut dari gudang ke truk.
Meski beribadah di luar gedung gereja, hal itu tidak mengurangi kekhusyukan ibadah mereka itu. Tampak warga gereja melaksanakan kebaktian dengan tetap bersemangat.
Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang terdampak bencana alam untuk jangka waktu 6 bulan hingga setahun.
Bagi KPM PKH yang kartu dan buku tabungannya hilang atau rusak, dinas sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk diberikan kartu ATM pengganti.
Dari sisi instrumen pembiayaan, pemerintah pekan depan akan membahas anggaran rehabilitasi dan dekonstruksi bersama dewan. Mereka akan belajar dari instrumen baru pendanaan pascabencana dari Filipina, Meksiko, Kolombia, Cile, dan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved