Bank Dunia Tawarkan Pinjaman US$1 Miliar untuk Rekonstruksi Pascabencana

BANK Dunia menyiapkan bantuan pinjaman sebesar US$1 miliar untuk membantu Indonesia dalam proses rekonstruksi pascabencana alam di Lombok dan Palu, serta memperkuat ketahanan jangka panjang.

"Upaya pemerintah untuk memulihkan daerah terdampak sudah sangat baik. Kami memberikan bantuan ini untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Indonesia," kata Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva, di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).

Bantuan ini bisa langsung dicairkan sesuai dengan permintaan pemerintah dan didukung oleh pinjaman yang telah diberikan sebelumnya sebesar US$5 juta agar pemulihan bencana alam dapat berjalan dengan baik.

Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang terdampak bencana alam untuk jangka waktu 6 bulan hingga setahun.

Skema jaminan sosial ini didesain untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja selama masa pemulihan berlangsung serta mencegah terjadinya kerusakan modal manusia dalam jangka panjang.

Paket senilai US$1 miliar itu juga dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan bencana untuk pembiayaan fasilitas publik dan infrastruktur penting lainnya.

Infrastruktur terdampak yang dapat memanfaatkan bantuan tersebut antara lain rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, jalan tol dan sarana penyediaan air.

Selain itu, bantuan tersebut dapat memperkuat pengawasan dan sistem peringatan dini, memperkuat proses rekonstruksi rumah dan membangun kembali lingkungan infrastruktur dan jasa.

Bank Dunia memperkirakan kerugian untuk kerusakan geospasial maupun infrastruktur, bangunan dan rumah tinggal yang terdampak tsunami di Palu mencapai US$531 juta atau Rp8,1 triliun.

Rinciannya adalah untuk rumah tinggal US$181 juta atau Rp2,75 triliun, bangunan US$185 juta atau Rp2,82 triliun dan infrastruktur US$165 juta atau Rp2,5 triliun.

Perkiraan tersebut tidak termasuk penghitungan korban jiwa, kehilangan lahan atau gangguan ekonomi akibat mata pencaharian yang hilang.

Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komitmen Bank Dunia itu bisa memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan maupun memperbaiki tindakan penanganan bencana alam.

Namun, ia memastikan pencairan dana bantuan dan pemanfaatannya harus melalui proses diskusi dengan pihak parlemen. (OL-2)