Pemerintah Siapkan Masterplan Palu Baru

PRESIDEN Joko Widodo kembali memanggil sejumlah menteri untuk membahas penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Pemerintah merencanakan untuk mendirikan 'Kota Palu Baru' karena kerusakan akibat gempa yang terjadi sulit untuk dibangun seperti semula.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, masterplan Kota Palu Baru akan selesai disusun paling lambat akhir tahun ini. Dengan begitu, permukiman penduduk baru bisa mulai dibangun pada 2019 dan ditempati pada 2020.

"Kita mau bangun Palu baru, jadi kita harus bangun masterplan baru, yang mengadopsi patahan-patahan yang ada dan historikal gempa yang pernah terjadi di Palu. Dananya diperkirakan Rp5-6 triliun," ujarnya seusai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (15/10).

Selama permukiman baru belum dibangun, sambung Basuki, masyarakat akan ditampung di hunian sementara. Pemerintah telah memutuskan untuk membangun 1.200 hunian sementara di Palu, Donggala, dan Sigi.

Menurut Basuki, ada tiga lokasi yang dinilai cocok sebagai tujuan renovasi, yakni Kelurahan Duyu, lalu Kelurahan Tondo, dan Kelurahan Pombewe. Lokasi-lokasi tersebut dinilai cocok sebagai pembangunan Kota Palu yang baru karena letaknya jauh dari Pantai. Ketiga lokasi itu tengah dipelajari kondisi geologinya.

Dalam rapat selama sekitar dua jam itu juga dihadiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. Hadir pula dalam rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Khusus untuk rekonstruksi di Lombok, Kepala Negara menginstruksikan penanganan bencana dilakukan secara cepat sehingga prosedur penerimaan bantuan juga diputuskan untuk dipermudah.

Presiden Jokowi meminta jajarannya mempercepat pencairan dana stimulan untuk korban gempa di NTB. "Saya laporkan hasil rapat tadi, pertama adalah percepatan pencairan. Jadi, pemerintah sudah menyalurkan dana stimulan, total sekitar Rp 1,1 triliun," ujar Willem.

Hal yang menjadi persoalan saat ini adalah mekanisme pencairan agar masyarakat bisa secepatnya menerima dana, tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan. Presiden Jokowi mengintsruksikan agar prosedur pencairan disederhanakan.

"Sebelumnya masyarakat harus mengisi 17 lembar formulir, Bapak Presiden memerintahkan cukup mengisi satu lembar saja. Tetapi, satu yang penting, akuntabilitas tetap tidak boleh diabaikan," jelasnya.

Supaya penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah diminta untuk membentuk kelompok masyarakat (pokmas). Pokmas yang dibentuk dengan surat keputusan bupati itu bertugas melakukan pengawasan pencairan serta pemanfaatan dana stimulus oleh masyarakat penerima. Dengan adanya pokmas, diharapkan penyelewengan atas penggunaan dana stimulus dari pemerintah pusat bisa dideteksi sejak dini. (OL-1)