Kontradiksi Retorika Transisi Energi dan Realitas Domestik dalam Komitmen Net-Zero 2060 Indonesia

DAKAM beberapa tahun terakhir, isu perubahan iklim menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam diskusi global mengenai transisi energi terbarukan. Sebagai aktor negara, Indonesia berkomitmen penuh untuk mewujudkan upaya transisi energi hijau pada agenda iklim global.

Melalui pidato Sesi Ketiga Konferensi Tingkat Tinggi G20 Brazil di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia berupaya untuk memenuhi komitmen emisi nett-zero dan menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C sesuai dengan kesepakatan dalam Paris Agreement 2015 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2016.

Presiden Prabowo juga turut menekankan optimisme terhadap pencapaian penggunaan energi terbarukan di Indonesia secara menyeluruh dalam 10 tahun ke depan, serta agenda emisi net-zero yang diproyeksikan dapat tercapai pada 2050 melalui upaya pemulihan 12 juta hektare kawasan hutan yang rusak dan pengurangan laju degradasi hutan.

Baca juga : Dorong Transisi Energi Prorakyat dan Ramah Lingkungan, ESDM Kembangkan PLTSa, Biogas, dan Biomassa

“Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang sangat besar, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan seluruh pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam lima belas tahun ke depan.” jelas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Meski begitu, narasi diplomatik Indonesia di panggung global mengenai target transisi energi terbarukan berhadapan dengan keputusan Amerika Serikat yang menarik diri dari Paris Agreement pada 2020. Sebagai negara penghasil emisi terbesar kedua di dunia, keputusan AS mengundang keraguan komitmen dan memengaruhi persepsi negara lain, termasuk Indonesia.

Stagnasi transisi energi

Dalam menanggapi keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Paris Agreement, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai situasi ini sebagai dilema dan menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Bahlil mempertanyakan keputusan Indonesia untuk tetap berkomitmen dalam pengembangan energi terbarukan, mengingat negara inisiator besar seperti Amerika Serikat telah mundur dari Paris Agreement. Ia menyarankan untuk mempertimbangkan ulang keputusan pengembangan energi terbarukan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit ketimbang penggunaan bahan bakar fosil.

Baca juga : Delegasi International Capacity Development Program Dukung Nusantara Sebagai Kota Cerdas dan Hijau Berkelanjutan

Pernyataan Bahlil sejalan dengan keraguan yang disampaikan Utusan Khusus Indonesia untuk Climate Change and Energy, Hashim Djojohadikusumo, terhadap relevansi Paris Agreement bagi Indonesia dalam CNBC Indonesia ESG Sustainable Forum 2025. Hashim menilai bahwa kondisi ini menghasilkan ketimpangan beban tanggung jawab penurunan emisi yang tidak proporsional bagi Indonesia, terutama jika negara penyumbang emisi besar seperti Amerika Serikat memilih untuk mundur.

Hashim juga melabeli skema Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai program yang gagal, dengan mengakui bahwa tidak ada satu dolar pun dari pendanaan sebesar US$20 miliar yang dijanjikan oleh negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat yang telah dicairkan untuk transisi energi Indonesia.

Namun, pernyataan yang disampaikan oleh kedua figur negara tersebut nyatanya membuka ruang pembenaran yang menormalisasikan stagnasi transisi energi yang telah diproyeksikan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Pernyataan tersebut justru menunjukkan keacuhan yang rendah terhadap tekanan krisis iklim
dan mengabaikan tantangan struktural yang dihadapi Indonesia.

Urgensi transisi menuju energi terbarukan tidak semata-mata bisa direduksi menjadi persoalan pendanaan luar negeri dan potensi kerugian perekonomian Indonesia saja. Sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam dan tingkat deforestasi yang tinggi, isu krisis iklim menjadi bayang-bayang yang mengancam masa depan Indonesia jika tidak segera diatasi secara serius.

Ketergantungan pada batu bara

Kontradiksi antara komitmen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato KTT G-20 Brazil dan realitas domestik yang justru berseberangan dengan agenda transisi energi juga terlihat jelas dari tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi batu bara.

Produksi batu bara terbukti terus meningkat secara signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Merujuk pada data dari Minerba One Data Indonesia (MODI), produksi batu bara tercatat sebesar 565,69 juta ton pada 2020 dan melonjak hingga mencapai 807,34 juta ton per 29 Desember 2024.

Ironisnya, situasi ini diperparah dengan penerbitan izin tambang baru bagi organisasi  masyarakat dan pelaku usaha kecil. Langkah tersebut justru memperkuat kecenderungan ekspansi sektor ekstraktif yang diiringi dengan kapasitas pengawasan yang tidak memadai.

Peningkatan degradasi lingkungan akibat kegiatan sektor tambang semakin memperluas jurang antara retorika diplomasi iklim dan realisasi transisi energi di tingkat domestik. Hal ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan yang berpotensi menjadi faktor stagnasi target emisi net-zero dan memperburuk kondisi ekologis Indonesia.

Pemerintah nyatanya perlu menegaskan regulasi terhadap pengawasan sektor tambang, serta mempercepat transisi energi terbarukan demi memastikan keselarasan antara diplomasi iklim Indonesia di panggung internasional dan kebijakan domestik. Tanpa adanya realisasi transisi energi terbarukan yang konsisten, diplomasi iklim Indonesia akan terus berputar dalam ketegangan antara agenda yang dijanjikan dan realitas domestik.

Selama kesenjangan antara narasi diplomasi iklim dan implementasi kebijakan dalam negeri tetap terbentang lebar, komitmen emisi net-zero 2060 akan terus menjadi tantangan besar dalam perjalanan Indonesia menuju energi terbarukan.