Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Bank Indonesia melalui Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) menggelar sebuah talkshow yang bertajuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Acara itu berlangsung disambut antusiasme para pemangku kepentingan di sektor keuangan dan teknologi, yang berkumpul untuk merumuskan dan mengeksplorasi arah masa depan sistem pembayaran di Indonesia.
Dengan transformasi digital yang kian pesat dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih efisien, sesi tersebut menjadi sangat penting sebagai wadah mmembahas strategi dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang.
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 merupakan hasil kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan teknologi, dan akademisi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang tidak hanya lebih cepat dan aman tetapi juga inklusif, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga : Peran Digitalisasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Dalam konteks ini, FEKDI memainkan peran kunci dengan menyediakan wadah diskusi yang memungkinkan berbagai perspektif terintegrasi dalam perancangan dan implementasi blueprint ini.
Sesi tersebut memfokuskan pada beberapa aspek krusial dari blueprint tersebut, seperti tren teknologi yang akan mempengaruhi sistem pembayaran di masa depan. Digitalisasi dan inovasi teknologi, seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT) juga diprediksi akan memainkan peran penting dalam membentuk cara masyarakat melakukan transaksi.
Para ahli menekankan bahwa untuk menghadapi tantangan yang ada, seperti risiko keamanan dan privasi, teknologi yang digunakan harus memiliki standar yang sangat tinggi dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.
Baca juga : Keamanan Siber Jadi Sorotan Utama di Sektor Keuangan Digital
Aspek kedua yang menjadi sorotan adalah kebijakan dan regulasi yang akan diperlukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Pembicara dari berbagai kementerian/lembaga menjelaskan bahwa regulasi yang mendukung inovasi dan memastikan perlindungan konsumen akan menjadi kunci. Mereka menekankan bahwa regulasi harus fleksibel namun ketat. Penegakan hukum yang kuat dan kerangka kerja regulasi yang jelas akan menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran yang baru.
Diskusi juga mencakup pentingnya inklusi keuangan sebagai bagian integral dari blueprint ini. Salah satu tujuan utama dari sistem pembayaran yang dirancang untuk 2030 adalah demi memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau yang kurang terlayani, dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
Inovasi seperti sistem pembayaran berbasis ponsel yang dapat digunakan oleh pengguna dengan keterbatasan teknologi atau akses internet, menjadi salah satu solusi yang diusulkan.Dalam konteks ini, peran teknologi finansial sangat krusial. Fintech dapat menyediakan solusi yang cepat dan efektif untuk memperluas jangkauan sistem pembayaran, serta menghadirkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna.
Baca juga : FEKDI 2024 Jadi Ajang Penguatan Sistem Keuangan Digital
Selain itu, integrasi antara fintech dan lembaga keuangan tradisional juga menjadi fokus, untuk memastikan adanya sinergi yang harmonis yang dapat mempercepat adopsi teknologi baru tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan yang ada.
Tak kalah pentingnya adalah diskusi mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi blueprint tersebut. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi adalah peningkatan infrastruktur digital, dan keamanan siber.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta akan menjadi sangat penting. Pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, industri, dan komunitas akan membantu menciptakan solusi yang komprehensif dan efektif.
Baca juga : Membangun Masa Depan Keuangan Digital Indonesia yang Aman dan Inklusif
Secara keseluruhan, FEKDI memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat mempersiapkan diri untuk masa depan sistem pembayaran yang lebih canggih dan inklusif. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, tetapi juga memperluas akses ke layanan keuangan bagi seluruh masyarakat. Dengan diskusi yang konstruktif dan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, Indonesia dapat mengarahkan transformasi sistem pembayarannya menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif.
Pengantar:
Media Indonesia, mulai 9 hingga 20 September 2024, menampilkan 10 karya terbaik peserta Generasi Baru Indonesia atau GenBI. GenBI merupakan program beasiswa dari Bank Indonesia untuk para mahasiswa terpilih. (Z-11)
Teknologi tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hampir semua kalangan telah menggunakan teknologi, terutama untuk kepentingan pekerjaan, sekolah dan juga hiburan.
Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia berkembang begitu pesat. Itu ditandai dengan adopsi teknologi pada sistem pembayaran yang semakin meningkat.
Revolusi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat bertransaksi. Salah satu inovasi paling menonjol adalah munculnya sistem pembayaran tanpa batas.
Indonesia memiliki sebuah capaian dalam sektor investasi digital, yakni menjadi yang terbesar di ASEAN dengan menduduki peringkat ke-2.
Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan nasional, menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama.
Pada hari pertama Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEDKI), tantangan keamanan siber menjadi sorotan utama.
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Salah satunya dalam hal transaksi keuangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi menyerahkan keputusan soal pimpinan lembaga itu yang terjerat kasus pidana kepada Presiden Joko widodo
PERKEMBANGAN teknologi digital, termasuk di sektor keuangan saat ini, mau tak mau harus diikuti oleh pelaku bisnis, begitu juga oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved