Pengujian dan Pencairan Dana Lebih Cepat dengan E-FLPP 2.0

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tengah mempersiapkan e-FLPP 2.0 yang akan segera dioperasikan. Sistem e-FLPP merupakan fasilitas layanan yang diterapkan PPDPP dalam melaksanakan proses bisnis penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada bank pelaksana secara elektronik.

PPDPP sendiri telah menggelar Rapat Koordinasi Inovasi Teknologi Informasi yang dilaksanakan pada 25-26 November 2020 dalam rangka mempersiapkan target penyaluran FLPP pada 2021.

Direktur Operasi PPDPP Martanto Boedi Joewono mengatakan melalui sistem e-FLPP proses pengujian dan pencairan dana FLPP bagi calon debitur yang diajukan bank pelaksana dapat dilakukan secara elektronik dan otomatis, sehingga dipastikan cepat, tepat, dan akurat.

"Pada pengembangan sistem e-FLPP 2.0 sebagai versi terbarunya, PPDPP meningkatkan performa layanannya dengan menyediakan kebutuhan dokumen yang diperlukan bank pelaksana agar dapat dibuat secara otomatis oleh sistem, sehingga bank pelaksana tidak perlu lagi mengunggah dokumen yang dipersyaratkan," kata Martanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/11).

Adapun fitur dan layanan yang tersedia secara otomatis oleh sistem e-FLPP antara lain Pemilihan ID DKS dan ID Debitur terkoneksi dari Sistem Host to Host Pengujian dan mendukung Multi DKS, dokumen digital surat permintaan pembayaran, dan rekapitulasi debitur.

Selanjutnya dokumen digital lembar hasil pengujian, dokumen digital pembayaran dana FLPP, nomor surat dokumen digital, tanda tangan digital, dashboard kuota, target dan realisasi FLPP dashboard ketersediaan dana FLPP per bulan dan tahun berjalan. Sehingga dapat dipastikan layanan penyaluran FLPP dapat menuju 1 hari kerja.

"Selain itu, dalam melakukan pengesahan dokumen, sistem e-FLPP 2.0 telah menerapkan tanda tangan elektronik yang dapat diakses melalui smartphone," ungkapnya.

Martanto mengatakan bahwa keamanan tanda tangan elektronik yang diterapkan tersebut telah bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, yang merupakan standar keamanan tertinggi di Indonesia.

"Tanda tangan elektronik merupakan isu yang menarik. Apabila ada pihak yang ingin meretas, setidaknya dibutuhkan waktu minimal 10 tahun untuk mengenkripsi," ujarnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Heri Eko D Poerwanto mengapresiasi PPDPP atas inovasi teknologi e-FLPP 2.0, Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep), dan lainnya.

Menurut Eko, kehadiran inovasi seperti Sikasep yang diterapkan PPDPP pada tahun 2020 itu mampu memberikan solusi di tengah pandemi covid-19 saat ini yang mengharuskan adanya pembatasan kontak fisik.

Keberhasilan sistem tersebut dibuktikan dengan realisasi penyaluran dan berbagai penghargaan yang diterima PPDPP pada 2020.

"Publik dan stakeholder sudah mengapresiasi inovasi yang dikembangkan PPDPP. Pengembangan e-FLPP 2.0 ini dapat menjawab tantangan penyaluran FLPP Tahun 2021. Saya pikir ini terobosan luar biasa, kemajuan yang pesat setelah penyaluran FLPP selama 10 tahun ini," ungkap Eko.

Eko meminta pada bank pelaksana untuk dapat segera beradaptasi terhadap pengembangan teknologi yang terus dilakukan PPDPP. Dirinya juga menekankan bank pelaksana untuk segera menuntaskan kebutuhan MoU dalam persiapan perjanjian kerja sama operasional penyaluran FLPP Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang. (Iam/E-3)