Minat Tinggi Manfaatkan KPR Bersubsidi

KRISIS akibat pandemi covid-19 tidak menyurutkan minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memanfaatkan program bantuan pemerintah guna membeli rumah pertama mereka.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat hingga pertengahan November lalu, tercatat 102.665 unit rumah telah dibeli masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pencapaian sebesar itu bahkan telah melebihi target yakni 102.500 unit.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, mengungkapkan dari nilai yang dianggarkan untuk dana FLPP sebesar Rp11 triliun, masih terdapat sisa anggaran yang akan segera disalurkan.

"Masih ada dana FLPP sebesar 4,34% dari Rp11 triliun yang diamanatkan pemerintah kepada PPDPP. Sehingga kami optimistis di sisa tahun anggaran 2020 ini akan menyalurkan hingga 110 ribuan unit atau secara tepatnya menurut perhitungan mencapai 107.600 unit rumah," kata Arief melalui keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPDPP dengan 42 bank pelaksana, setiap bank memiliki kuota dan total unit yang harus mereka realisasikan dalam tahun perjanjian. Dari kuota yang ditetapkan, semua bank pelaksana sudah memenuhi kewajibannya.

"Sisa anggaran yang masih ada akan segera direalisasikan lagi sehingga penyaluran tahun 2020, berada di atas target yang ditetapkan. Kami akan mendistribusikan kepada 11 bank pelaksana," ujar Arief.

Yang menarik, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mencatat pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah hingga kuartal III 2020 mencapai sekitar Rp3,9 triliun atau naik jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yang Rp1,9 triliun.

"Kelihatannya syariah ini menggeliat dan ke depan kami optimistis syariah akan konsisten seperti ini," kata Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo.

Menurut dia, belum diketahui pasti peningkatan pembiayaan KPR syariah di tengah pandemi covid-19.

Namun, SMF memperkirakan pertumbuhan KPR syariah turut mendorong peningkatan pembiayaan kredit rumah syariah, termasuk didorong keuangan syariah yang mulai digalakkan pemerintah.

Dalam catatan PPDPP, terdapat 10 bank syariah yang penyaluran dana FLPP cukup tinggi.

BRI syariah menempati posisi pertama sebanyak 11.647 unit , diikuti BTN Syariah sebanyak 6.591 unit, NTB Syariah sebanyak 1.678 unit, Sumut Syariah 908 unit, Sulselbar Syariah 748 unit, Aceh Syariah sebanyak 732 unit, BJB Syariah sebanyak 664 unit, Kalsel Syariah sebanyak 605 unit, BNI Syariah 586 unit, dan Sumselbabel Syariah sebanyak 419 unit.

"Saat ini optimisme dari bank pelaksana semakin merata. Menjadi bank penyalur dana KPR Bersubsidi bagi perbankan memiliki nilai tersendiri," ujar Arief.

Proyeksi tahun depan

Alokasi anggaran FLPP pada 2021 mencapai Rp19,1 triliun. SMF juga akan terlibat dengan mengalokasikan dana Rp6 triliun. Sehingga total akan tersedia alokasi dana Rp25 triliun.

PPDPP mencatat dari total alokasi anggaran mencapai Rp19,1 trilun murni tanpa dana talangan dapat dipergunakan untuk 157.500 unit rumah pada tahun depan.

Arief menegaskan bahwa perjanjian kerja sama dengan bank pelaksana untuk tahun 2021 akan segera dilaksanakan. Dari hasil evaluasi, PPDPP melihat 75% bank pelaksana yang bekerja sama dengan PPDPP tahun 2020 berkinerja bagus.

"Namun, kami juga melihat sejauh mana bank tersebut memberikan respons yang cepat atas aplikasi Sikasep,"ungkapnya.

Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin menuturkan pihaknya berharap Kementerian PU-Pera memberikan tambahan kuota penyaluran KPR FLPP. Hal ini mengingat Bank Kalsel selalu berhasil mencapai target penyaluran.

"Penyaluran FLPP Bank Kalsel selalu memenuhi target, kami juga yakin tambahan kuota FLPP bisa turut menggerakkan ekonomi Kalimantan Selatan, khususnya bagi pengusaha dan pekerja di sektor properti. Kami berharap Pak Basuki Hadimuljono (Menteri PU-Pera) dan Pak Arief Sabaruddin (Direktur Utama PPDPP) dapat mempertimbangkan permintaan penambahan kuota bagi Bank Kalsel di tahun 2021 ini," tuturnya.

Permintaan perumahan subsidi masih tinggi di Kalsel. Hal itu didorong PNS dan karyawan milenial yang belum seluruhnya memiliki hunian.

Kehadiran FLPP baik dalam bentuk subsidi bunga dan bantuan uang muka bisa menjadi solusi atas kebutuhan hunian tersebut.

"Selain itu, tentu bisa membantu para pekerja industri properti seperti mandor, buruh bangunan, tenaga pemasaran, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pembangunan perumahan bersubsidi. Hal ini tentu akan sangat berdampak di tengah-tengah ekonomi yang sedang lesu," tandas Agus. (Ant/E-1)