Legislator Dorong Diversifikasi Pasokan dan Percepatan Energi Terbarukan

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah perlu segera memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek sekaligus mempercepat langkah strategis menuju transisi energi guna menghadapi potensi krisis global.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan langkah utama yang harus dilakukan saat ini adalah menjaga pasokan energi tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.

“Jangka pendek pasti bagaimana menyiapkan agar BBM tetap ada. Maka kita harus mencari sumber sebanyak-banyaknya yang tidak tergantung dari satu sumber,” ujarnya di acara Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar secara daring, Rabu (1/4).

Baca juga : Legislator dari NasDem Dukung Ekspor Batu Bara Wajib Pakai HBA

Menurut dia, diversifikasi sumber impor menjadi penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan. Namun, ia mengingatkan bahwa opsi impor dari jarak jauh, seperti dari Amerika Serikat, memiliki tantangan tersendiri, termasuk waktu pengiriman yang bisa mencapai lebih dari 40 hari.

Di sisi lain, Sugeng menekankan pentingnya percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang. Indonesia, kata dia, memiliki potensi besar dari berbagai sumber energi bersih.

“Kita kaya sekali renewable energy, baik tenaga surya, panas bumi, angin, gelombang laut, maupun tenaga air,” katanya.

Baca juga : Mendarat di Seoul, Prabowo Siap Bahas Kerja Sama Energi hingga AI dengan Korea Selatan

Ia mencontohkan potensi besar pengembangan energi di wilayah timur Indonesia, seperti di Mamberamo yang diperkirakan mampu menghasilkan hingga 20 gigawatt, serta Kalimantan Utara dengan potensi sekitar 15 gigawatt.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa transisi energi tidak berarti menghentikan produksi minyak dan gas bumi (migas). Produksi migas tetap diperlukan, terutama untuk mendukung industri petrokimia nasional.

“Migas tetap akan kita produksi, terutama untuk kepentingan petrochemical industry. Kalau negara mau maju harus kuat di baja dan industri petrokimia,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 53% kebutuhan produk petrokimia, dengan nilai mencapai sekitar 19,3 miliar dolar AS pada 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan industri dalam negeri agar lebih mandiri.

Lebih lanjut, ia menilai potensi krisis energi akibat konflik global perlu direspons dengan pemikiran bersama lintas sektor guna menghasilkan solusi komprehensif.

“Pemikiran tentang krisis energi akibat perang ini membutuhkan kebersamaan, sehingga kita mendapatkan solusi yang menjadi pemahaman bersama dan dapat dihadapi secara kolektif,” pungkasnya. (Fal/P-3)