Harga Minyak Dunia Naik, Purbaya Prediksi Subsidi Energi Bengkak Rp100 T

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan subsidi energi berpotensi membengkak hingga Rp100 triliun seiring kenaikan harga minyak dunia. Perhitungan tersebut mengacu pada harga minyak dunia yang diperkirakan berada di level tinggi, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah. 

Saat ini harga minyak Brent di kisaran 110 dolar AS per barel dan kurs Rp16.976 per dolar AS, sementara harga Pertalite masih dipertahankan di level Rp10.000 per liter.

“(Tambahannya) bisa Rp90 triliun sampai 100 triliun. Itu subsidi energi,” kata Menkeu di Gedung Danantara, Jakarta, Rabu (1/4).

Baca juga : Harga Minyak Dunia Tembus US$100, Ekonom: Kenaikan BBM Langkah Rasional Jaga APBN

Ia menjelaskan tambahan beban subsidi dan kompensasi energi sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak global. Purbaya menyebut, setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Yang jelas, setiap satu dolar per barel naik itu sekitar Rp6 triliun tambahan defisitnya," terang Purbaya.

"Tapi, ini sudah kami hitung semua kan, even dengan rata-rata 100 per barel minyak pun, kita sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen, sekitar 2,9%," sambungnya. 

Baca juga : Subsidi Energi Berpotensi Bengkak hingga Rp280 Triliun akibat Lonjakan Harga Minyak

Menkeu juga menyinggung tanpa adanya penghematan tambahan seperti kebijakan work from home (WFH), posisi defisit tetap dapat dijaga.

“Kalau WFH kan hitungannya agak susah ya, berapa persisnya. Tapi yang jelas dengan keadaan tanpa WFH pun, kita udah ditekan di 2,9%. Jadi memang ruang fisikal kita lumayan lah,” lanjutnya.

Bendahara negara menegaskan pemerintah memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan ruang fiskal yang ada memungkinkan pemerintah mengambil berbagai langkah, baik untuk menekan belanja maupun meningkatkan pendapatan negara.

Dengan proyeksi defisit di kisaran tersebut, pemerintah mengaku tidak terlalu pesimistis terhadap kondisi APBN ke depan. Menkeu juga menilai kenaikan defisit APBN di kisaran 2,9% dari target 2,68% PDB tahun ini tidak begitu signifikan.

“Kalau dari 2,68% ke 2,9% kan, 0,22% kan, enggak besar amat,” ujarnya.

Sementara itu, beban kompensasi energi untuk sementara ditanggung oleh Pertamina. 

“Konpensasi yang nanggung itu pertamina sementara.Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar,” tambahnya.

Menkeu menjelaskan pemerintah kini membayarkan kompensasi energi secara rutin setiap bulan, dengan porsi sekitar 70% yang terus disalurkan. Skema ini dinilai turut menjaga kondisi keuangan Pertamina tetap sehat, sehingga untuk kebutuhan jangka pendek tidak menimbulkan masalah berarti.

“Yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan, 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik," klaim menkeu.

Ia pun meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi APBN. Pemerintah, kata menkeu, juga terus melakukan langkah efisiensi belanja melalui berbagai tahapan penghematan, terutama pada belanja kementerian dan lembaga yang dinilai kurang prioritas. Selain itu, pemerintah masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal.

"Dan kalau kepepet saya punya SAL sekarang Rp420 triliun. Jadi kondisi keuangan negara kita amat baik. Saya punya bantalan cukup banyak,” tegasnya.

Ia menegaskan kondisi keuangan negara masih sangat kuat, dengan cadangan yang memadai untuk menghadapi berbagai tekanan. Seluruh kebijakan fiskal pun disusun dengan asumsi harga minyak tinggi agar defisit tetap terkendali, yakni di kisaran 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).  (H-3)