Soemitronomics Dinilai Jadi Kunci Kedaulatan Ekonomi Nasional

DI tengah gejolak ekonomi dunia akibat konflik Amerika Serikat-Israel melawan Iran, gagasan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo dinilai menjadi kunci kedaulatan nasional. Hal ini mengemuka dalam Soemitro Economic Forum II bertajuk "Refleksi 500 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Kembalinya Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat" di Kraton Majapahit, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Forum yang digagas oleh Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) ini sekaligus memperingati 25 tahun berpulangnya Soemitro, sang begawan ekonomi yang dikenal konsisten memperjuangkan kedaulatan ekonomi nasional.

Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, saat membuka forum menyatakan bahwa konsep "Soemitronomic" adalah strategi kebangkitan bangsa. Ia menegaskan pentingnya membangun kapitalisme nasional di mana negara berperan sebagai pengarah dan pelindung kekuatan ekonomi domestik.

Baca juga : HUT ke-69 Astra: Konsistensi Membangun Negeri dan Prestasi World Best Companies 2026

“Inti pemikirannya adalah membangun kapitalisme nasional yang berpihak pada kepentingan bangsa. Negara berperan sebagai pengarah, swasta nasional sebagai pelaku utama, dan sumber daya alam Indonesia menjadi fondasi industrialisasi,” ujar Hendropriyono.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menyoroti dampak perang di Timur Tengah terhadap rantai pasok global. Menurutnya, situasi ini justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan reformasi domestik dan memperkuat sektor manufaktur serta logistik berbasis Foreign Direct Investment (FDI).

"Soemitro menekankan kemandirian ekonomi bukan sekadar angka, karena angka bisa saja hanya dinikmati segelintir orang. Kita perlu industrialisasi dan nasionalisme ekonomi yang rasional; setiap investasi harus menghasilkan transfer teknologi dan memperkuat SDM," jelas Fankar.

Baca juga : Cek Pasar Badung, Gibran Tekankan Respons Cepat saat Harga Melonjak

Senada dengan hal itu, Pakar Fisika Kuantum Dr. Kun Wardana menekankan pentingnya kedaulatan data di abad ke-21. Ia mengibaratkan data 280 juta penduduk Indonesia sebagai aset yang tidak boleh dibiarkan diolah pihak asing tanpa kendali domestik.

Kader sekaligus mantan pembantu urusan politik-ekonomi Soemitro, Nehenia Lawalata, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah implementasi nyata dari ajaran Soemitronomics. Beberapa kebijakan yang disorot antara lain pembentukan Danantara sebagai rumah besar kekuatan ekonomi negara, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga Program Makan Bergizi Gratis.

“Tantangannya tidak kecil karena ada kelompok yang tidak menghendaki Indonesia berdaulat. Soemitronomics bukan sekadar profit, tapi memastikan yang kecil dan yang besar sama-sama berdaulat melalui bimbingan negara,” kata Nehenia.

Pesan untuk Diskursus yang Inklusif

Anggota DPR RI sekaligus cucu Soemitro, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengapresiasi relevansi pemikiran kakeknya dalam menghadapi masa "re-setting" dunia. Ia menekankan bahwa forum ekonomi harus berbasis data dan mampu menerjemahkan kebijakan makro ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat awam.

“Saya melihat pembangunan dari bawah, dari desa, mulai membuahkan hasil. Data menunjukkan transaksi e-commerce kini justru mulai masif terjadi di desa, dilakukan oleh petani. Ini membuktikan visi pembangunan dari bawah sedang berjalan,” ungkap Sara.(H-2)