Gangguan Selat Hormuz Bisa Tekan Manufaktur dan Neraca Perdagangan

KEPALA Ekonom Permata Bank, Josua Pardede menilai penutupan atau tersendatnya lalu lintas di Selat Hormuz merupakan guncangan yang cepat menular ke rantai pasok petrokimia global. Jalur tersebut merupakan simpul utama pengapalan energi dan produk turunannya, sehingga ketika lalu lintas terhenti, risikonya bukan hanya kelangkaan fisik, tetapi juga lonjakan biaya logistik dan asuransi serta keterlambatan kedatangan kargo.

Menurut Josua, terdapat operator pelayaran besar yang menunda pelayaran melewati Selat Hormuz dan data pengapalan menunjukkan banyak kapal tanker tertahan di sekitar selat. 

“Kondisi ini memperbesar peluang kenaikan harga minyak ke level tinggi apabila gangguan berlarut, termasuk skenario harga menembus di atas 100 dolar AS per barel dalam simulasi gangguan jalur tersebut. Kenaikan harga energi pada akhirnya memperkuat tekanan biaya produksi dan biaya impor, terutama bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia,” ucap Josua saat dihubungi, Rabu (4/3).

Baca juga : Nuklir atau Pergantian Rezim? Menakar Masa Depan Geopolitik Iran dan Nasib Ekonomi Indonesia

Dari sisi kebijakan, ia menilai fokus pemerintah perlu dibagi dua, yakni menjaga kelangsungan produksi dalam jangka pendek dan mengurangi ketergantungan terhadap jalur tunggal dalam jangka menengah. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengaktifkan mekanisme tanggap darurat rantai pasok industri untuk memetakan bahan baku kritis petrokimia, posisi persediaan, serta sektor hilir yang paling rentan. Prioritas pasokan, menurutnya, perlu diberikan kepada industri yang berdampak luas terhadap kegiatan ekonomi seperti kemasan pangan, farmasi, barang konsumsi, otomotif, dan elektronik.

Di saat yang sama, kebijakan perdagangan perlu dibuat lebih fleksibel sementara, termasuk percepatan perizinan dan kepabeanan untuk bahan baku prioritas, perluasan sumber impor, serta fasilitasi peralihan rute pengapalan bila memungkinkan. 

“Karena pada masa krisis biaya terbesar kerap bergeser ke asuransi dan ongkos angkut, dukungan pembiayaan perdagangan dan penjaminan risiko pengiriman menjadi penting agar pelaku usaha tidak terhenti akibat lonjakan premi risiko,” terangnya.

Baca juga : Perang Tanker 2026: Kekuatan Militer Iran Ancam Pengiriman Minyak

Ia menambahkan, dengan adanya upaya penjaminan atau pengawalan pengapalan, pemulihan arus distribusi tetap berpotensi memerlukan waktu berminggu-minggu.

Josua menjelaskan gangguan distribusi bahan baku petrokimia berpotensi memengaruhi pertumbuhan industri manufaktur nasional melalui dua saluran utama. Pertama, saluran kuantitas, yakni keterlambatan bahan baku seperti nafta, gas cair, atau bahan antara yang dapat memaksa pabrik menurunkan tingkat operasi dan menekan output. Kedua, saluran harga, di mana lonjakan biaya bahan baku, ongkos angkut, dan premi risiko menekan margin industri serta mendorong penyesuaian harga jual. 

“Dampaknya cenderung lebih cepat terasa pada industri yang intensif plastik dan kimia, namun sektor lain juga terdampak melalui kenaikan biaya kemasan, logistik, dan komponen,” beber Josua.

Jika gangguan berlangsung singkat dan persediaan memadai, efeknya lebih berupa tekanan biaya dan penundaan produksi. Namun apabila berlarut, dampaknya dapat mengurangi investasi manufaktur dan memperlemah pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Terhadap neraca perdagangan, dampak tercepat biasanya muncul melalui kenaikan nilai impor migas dan biaya pengiriman. Ia mengutip analisis domestik yang menunjukkan kenaikan 10 persen harga minyak mentah berpotensi menurunkan neraca transaksi berjalan sekitar 0,12 persen terhadap PDB. Selain itu, gangguan rute pengapalan dapat menaikkan biaya angkut dengan tagihan tahunan sekitar 0,5 persen terhadap PDB. 

“Untuk impor bahan baku petrokimia, gangguan Hormuz dapat menaikkan nilai impor akibat kombinasi harga lebih mahal, rute lebih panjang, serta kebutuhan substitusi dari sumber yang lebih jauh,” imbuh dia.

Pada saat yang sama, apabila produksi petrokimia domestik menurun, impor bahan antara maupun barang jadi berpotensi meningkat. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda terhadap neraca perdagangan: impor naik sementara ekspor berbasis manufaktur dan petrokimia berisiko melemah.

Ia mengingatkan bahwa tekanan eksternal tersebut mudah bertransformasi menjadi tekanan nilai tukar dan stabilitas makro. Perang yang menekan selera risiko global, menaikkan harga minyak, dan memperbesar defisit perdagangan akan meningkatkan kebutuhan valuta asing. Dalam situasi demikian, bank sentral cenderung perlu lebih aktif menjaga stabilitas pasar valuta asing dan pasar keuangan.

Karena itu, menurut Josua, mitigasi rantai pasok petrokimia harus dipandang sebagai paket kebijakan terpadu yang mencakup pengamanan pasokan fisik dan logistik, penguatan pembiayaan perdagangan serta perlindungan risiko, dan koordinasi kebijakan stabilitas makro agar gangguan sektor riil tidak berkembang menjadi tekanan lebih luas terhadap neraca eksternal dan nilai tukar rupiah.  (H-3)