Indonesia Butuh State-Guided Capitalism untuk Lepas dari Jebakan Kelas Menengah

HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Selatan menilai Indonesia memerlukan pendekatan state-guided capitalism atau kapitalisme dengan arah strategis negara untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Langkah ini dianggap mendesak guna mengatasi fenomena deindustrialisasi dini dan ketergantungan pada ekspor komoditas primer.

Ketua Umum DPC HIPPI Jakarta Selatan, Azka Aufary Ramli, mengungkapkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5 persen, terdapat kerentanan mendasar pada struktur ekonomi nasional. Salah satunya adalah penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB dari 28 persen pada awal 2000-an menjadi sekitar 19-20 persen saat ini.

"Tanpa intervensi strategis, Indonesia berisiko terjebak dalam status negara berpendapatan menengah (middle income trap). Kita butuh arah strategis negara, bukan sekadar pasar bebas murni," ujar Azka melalui keterangannya, Senin (16/2/2026).

Baca juga : Jelang Imlek dan Ramadan 2026, DKI Pastikan Stok Pangan Aman

Azka merujuk pada kesuksesan negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok. Menurutnya, negara-negara tersebut berhasil naik kelas ekonomi karena pemerintah aktif melakukan intervensi, mulai dari kebijakan industri agresif hingga penggunaan BUMN sebagai instrumen pembangunan.

"Korea Selatan membangun industri melalui kebijakan agresif dan investasi teknologi, bukan bertumpu pada laissez-faire atau pasar bebas murni. Tiongkok pun mengontrol sektor vital sambil membuka ruang pasar. Hasilnya, mereka menjadi kekuatan ekonomi dunia," tuturnya.

Di Indonesia, implementasi ini sudah terlihat pada peran BUMN di sektor energi, perbankan, dan infrastruktur. Namun, Azka menekankan bahwa peran negara tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik seperti jalan tol dan bandara, melainkan harus mendorong transformasi ekonomi produktif.

Baca juga : BPDP Target Peremajaan Kebun Kakao 5.000 Hektare di 2026

Azka menilai kebijakan hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel, merupakan contoh konkret keberhasilan intervensi negara di Indonesia. Larangan ekspor mineral mentah telah menciptakan nilai tambah dan posisi tawar global dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik.

"Ini menunjukkan bahwa intervensi negara yang tepat menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibanding era ekspor bijih mentah," kata Azka.

Negara Sebagai Arsitek Masa Depan

Menghadapi ketidakpastian global seperti konflik geopolitik dan perubahan iklim, Azka berpendapat negara tidak boleh pasif. State-guided capitalism memberikan instrumen bagi pemerintah untuk menstabilkan harga, mengamankan pangan, dan melindungi industri nasional.

Ia menegaskan bahwa stabilitas ekonomi bukanlah kebetulan pasar, melainkan hasil desain kebijakan yang konsisten. Dengan bonus demografi yang dimiliki, Indonesia memiliki prasyarat menjadi kekuatan ekonomi besar jika dikelola dengan kepemimpinan ekonomi yang kuat.

"Jika tujuan kita Indonesia Emas 2045, negara tidak cukup hanya menjadi pengawas. Negara harus menjadi arsitek masa depan ekonomi bangsa," pungkas Azka. (H-2)