Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 Diprediksi Cuma 5,18 Persen

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, menyebut pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025 masih belum berkualitas dan berpotensi hanya tumbuh sedikit di atas 5%. Angka itu, menurutnya, ditolong ileh paket stimulus ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah. 

“Perekonomian Indonesia diestimasi tumbuh sebesar 5,18% (y.o.y) di Triwulan-IV 2025 dan 5,05% (y.o.y) untuk full year 2025. Kami cenderung pesimistis bahwa transformasi struktural akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan stagnan di sekitar 4,9% hingga 5,3% (y.o.y) pada FY2026,” ucap Riefky dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (5/2).

Sejak akhir 2025, sambung dia, Indonesia menghadapi berbagai kejadian bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di berbagai daerah yang menimbulkan korban nyawa dan kerugian ekonomi dalam jumlah besar. Kondisi ini diperparah dengan tidak memadainya respon tanggap darurat bencana dan buruknya koordinasi antarlembaga pemerintah dalam menangani krisis. 

Baca juga : Pemerintah Optimistis Ekonomi 2025 Tembus 5,2%, Sesuai Target

“Ke depannya, manajemen krisis bencana alam memerlukan reformasi secara struktural karena urgensinya akan semakin meningkat mengingat potensi bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim,” imbuhnya.

Ia menambahkan, tantangan lain yang dihadapi Indonesia di 2026 adalah berlanjutnya berbagai program prioritas yang mahal, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, yang memberikan beban fiskal yang besar dan menyedot sumber daya dari belanja lainnya yang lebih produktif. 

Kondisi ini, sambung Riefky, memperumit manajemen Indonesia Economic Outlook 2026 1Q1-2026 anggaran fiskal yang saat ini sudah sangat sempit dan mendorong defisit anggaran mencapai 2,92% dari PDB di tahun 2025. Program prioritas yang mahal secara fiskal juga tidak diimbangi dengan performa penerimaan, terlihat dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang tumbuh negatif sebesar 13,13% (y.o.y) dan pertumbuhan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar -4,52% (y.o.y) di 2025, mengindikasikan turunnya produktivitas dan daya beli secara umum. 

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Apindo: Fondasi Perekonomian Masih Kuat tapi Jangan Terlena

“Di 2026, sangat penting untuk pemerintah melakukan reformasi struktural yang berarti. Salah satu aspek utama yang perlu diperbaiki adalah iklim usaha dan investasi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam skala besar, dan apabila berhasil akan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pemerintah perlu menjaga dan memperbaiki kualitas institutsi,” terang dia.

Kendati demikian, ia menilai bahwa Indonesia sejauh ini telah menelan konsekuensi dari memburuknya independensi bank sentral, alokasi belanja fiskal yang tidak produktif, dan pengurangan transfer ke daerah yang menurunkan kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan agenda pembangunan dan pemenuhan layanan publik mendasar. 

“Apabila tidak dilakukan secara benar, tidak hanya Indonesia akan kesulitan untuk menjaga tingkat pertumbuhan di 5%, tetapi juga akan memicu penurunan kesejahteraan secara signifikan dan memperlebar ketimpangan yang saat ini sudah memburuk,” pungkasnya. (E-3)