HKI Sambut Baik Langkah Debottlenecking Pemerintah

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut positif langkah pemerintah yang memulai sidang debottlenecking dengan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Itu dianggap sebagai upaya konkret untuk menindaklanjuti berbagai hambatan struktural yang selama ini dihadapi pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana menilai kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan baru pemerintah yang lebih responsif dan solutif terhadap persoalan riil di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, perizinan, dan perdagangan. Ketiga aspek tersebut selama ini menjadi titik hambat utama dalam realisasi investasi dan ekspansi industri di berbagai kawasan industri di Indonesia.

“Bagi dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga kepastian dalam implementasi. Sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hambatan investasi diselesaikan secara lintas sektor dan tidak berlarut-larut,” ujar Ma’ruf dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (24/12).

Baca juga : HKI Perkuat Diplomasi Ekonomi Lewat Kawasan Industri

Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, HKI memandang upaya debottlenecking sebagai langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap percepatan investasi. Menurut Ma’ruf, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari kebijakan ini, yakni mempercepat implementasi investasi di kawasan industri, meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional, mendorong sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja pada 2026.

Lebih lanjut, HKI menekankan bahwa debottlenecking idealnya tidak berhenti pada penyelesaian kasus administratif per kasus. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan reformasi proses jangka panjang, sehingga hambatan serupa tidak terus berulang dan iklim usaha menjadi semakin efisien serta kompetitif.

“Debottlenecking akan jauh lebih berdampak apabila diikuti dengan perbaikan sistem dan prosedur yang bersifat permanen. Di sinilah pentingnya menjadikan temuan-temuan dari sidang debottlenecking sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan,” kata Ma’ruf.

HKI menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam proses tersebut, termasuk dengan menyampaikan masukan berbasis pengalaman lapangan dari pengelola kawasan industri dan pelaku usaha. Ma’ruf menilai, kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia industri diyakini akan menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. (E-3)