HKI Perkuat Diplomasi Ekonomi Lewat Kawasan Industri

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan diplomasi ekonomi Indonesia melalui kawasan industri dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum strategis untuk menyinergikan diplomasi luar negeri dengan penguatan industri nasional melalui kawasan industri.

Baca juga : Gandeng Rusia, HKI Siap Jadi Katalisator Utama Transformasi Industri

“Nota Kesepahaman ini memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pengembangan industri nasional. Kawasan industri adalah bukti kesiapan Indonesia di mata investor global,” ujar Ma’ruf dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (18/12).

Menurutnya, kawasan industri menawarkan kesiapan konkret mulai dari lahan, infrastruktur, hingga ekosistem industri yang telah berjalan, sehingga mampu mempercepat realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Ia juga menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana diarahkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan lebih mudah dicapai apabila investasi produktif diarahkan ke kawasan industri yang siap beroperasi.

“Target pertumbuhan 8% membutuhkan instrumen yang siap bekerja. Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja secara cepat,” tambahnya.

Melalui Nota Kesepahaman ini, HKI menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra aktif Kementerian Luar Negeri dalam menjadikan kawasan industri sebagai wajah konkret diplomasi ekonomi Indonesia yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (E-3)