Survei KedaiKOPI: Kelapa Terancam Langka dan Mahal pada Awal 2026

MASYARAKAT Indonesia kini dibayangi ancaman kelangkaan dan lonjakan harga kelapa serta produk olahannya pada awal tahun 2026. Hasil survei terbaru Lembaga Survei KedaiKOPI mengungkapkan bahwa kebijakan ekspor kelapa bulat yang masif tanpa pembatasan ketat mulai menggerus pasokan domestik.

Peneliti KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, memaparkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan di enam kota besar pada akhir November hingga awal Desember 2025, sebanyak 83 persen responden sudah merasakan kenaikan harga kelapa dalam enam bulan terakhir.

“Sebanyak 45,2 persen di antaranya menilai kenaikan tersebut sangat signifikan. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan ekspor kelapa utuh. Indonesia adalah produsen besar, namun satu-satunya negara yang masih membiarkan ekspor kelapa bulat tanpa batasan ketat,” ujar Ashma dalam peluncuran hasil survei di Jakarta, Rabu (18/12).

Baca juga : Pengelolaan Dana Kakao dan Kelapa ke BPDPKS Dinilai akan Ganggu Program Strategis Nasional Kelapa Sawit

Kenaikan harga ini berdampak sistemik. Kelompok Ibu Rumah Tangga terpaksa mengurangi konsumsi santan, sementara pelaku UMKM menghadapi lonjakan biaya operasional hingga dua kali lipat. Di sektor katering, kenaikan modal bahkan memaksa pengusaha menaikkan harga jual hingga 50 persen.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mengingatkan pemerintah bahwa kelapa adalah komoditas strategis. Jika tidak segera diintervensi, kenaikan harga kelapa akan memicu inflasi tinggi yang menggerus daya beli masyarakat dan mengancam kualitas gizi pangan keluarga.

Menanggapi krisis yang mengintai, para ahli menawarkan sejumlah langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah. Survei menunjukkan bahwa 80 persen responden mendukung penuh penerapan pungutan ekspor (PE) pada kelapa bulat, yang menurut Tulus Abadi harus dibarengi dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) guna memastikan stok dalam negeri terpenuhi sebelum dikirim ke luar negeri.

Baca juga : Kara Pertahankan Dua Penghargaan di Indonesia Original Brands Award

Selain itu, peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir, sembari melakukan penelusuran mendalam terkait perbedaan data ekspor yang tercatat di Kementerian Pertanian. Di sisi lain, ekonom Gede Sandra menekankan pentingnya penghentian ekspor kelapa dalam bentuk "gelondongan" melalui percepatan hilirisasi. Menurutnya, membangun industri pengolahan kelapa di tanah air berpotensi meningkatkan pendapatan negara dari 1,6 miliar dolar AS menjadi 6,5 miliar dolar AS.

Isu kelapa juga dinilai memiliki dimensi sosial yang kuat mengingat komoditas ini merupakan kebutuhan pokok di dapur. Influencer sekaligus advokat perlindungan anak, Cornelia Agatha, menyoroti bahwa mayoritas penggerak UMKM yang terdampak adalah perempuan dan ibu-ibu. 

Ia menegaskan adanya korelasi langsung antara perlindungan keluarga dengan stabilitas harga kelapa, sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah di masa depan harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. (H-2)