Prabowo akan Cabut HGU untuk Huntara

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana tidak boleh tertunda. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12) malam, ia menyatakan kesiapan pemerintah mengambil langkah keras apabila diperlukan, termasuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU).

Peringatan itu disampaikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan huntara. "Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto.

Mendengar itu, Prabowo langsung menyatakan, pemerintah tidak boleh membiarkan hambatan administratif menghalangi kebutuhan masyarakat. "Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua," ucapnya.

Baca juga : Korban Banjir Dapat Rp60 Juta untuk Bangun Rumah, Kepala BNPB: Biasanya Cukup

Ia menambahkan, negara wajib mengutamakan kepentingan warga terdampak. "Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," tambah Prabowo.

Dalam penjelasannya, BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk memberi ruang tinggal yang lebih layak daripada tenda-tenda pengungsian. Setiap unit berukuran tipe 36 untuk satu keluarga. "Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara," jelas Suharyanto.

BNPB menargetkan huntara digunakan tidak lebih dari satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Namun penggunaan bisa lebih lama bila penyediaan lahan kembali terhambat.

BNPB juga menjelaskan, pengalaman pembangunan huntara di Lewotobi menunjukkan pengerjaan dapat diselesaikan dalam enam bulan dengan dukungan Satgas TNI–Polri. "Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden," katanya.

Selain model rumah keluarga, BNPB menyiapkan opsi huntara berbentuk barak untuk lokasi dengan keterbatasan lahan. Namun bila ruang mencukupi, satu keluarga bisa mendapatkan lahan 8x10 meter yang mendukung integrasi dengan pembangunan hunian tetap pada tahap berikutnya. (H-3)