Menkop Ferry Soroti Pentingnya Keadilan dalam Hubungan Industrial

Pertemuan sejumlah tokoh buruh nasional bersama akademisi Rocky Gerung dan Menteri Koperasi dan UMKM Ferry Juliantono di Kabupaten Bogor berkembang menjadi ruang diskusi terbuka mengenai masa depan hubungan industrial di Indonesia. Kegiatan yang awalnya merupakan musyawarah internal unit pekerja tersebut menghadirkan berbagai federasi dan konfederasi buruh dari beragam sektor.

Dalam forum itu, peserta menyoroti beragam persoalan mulai dari ketidakpastian kerja, lemahnya mekanisme dialog antara pekerja dan pengusaha, hingga tantangan pemulihan ekonomi yang masih berjalan lambat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa pemerintah tengah mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, paradigma ekonomi harus bergeser dari pendekatan yang terlalu kapitalistik menuju model yang lebih berorientasi pada rakyat.

Baca juga : Pemerintah Percepat Pencairan Kredit ke Kopdes Merah Putih

“Ada pergeseran paradigma. Ekonomi harus lebih menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” kata Ferry dalam musyawarah unit kerja di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia (YMMI).

Ia menyebut desa sebagai titik strategis melalui penguatan koperasi yang berfungsi sebagai pusat produksi, distribusi, hingga simpan pinjam. Dengan memperkuat koperasi desa, produktivitas diharapkan meningkat dan akses pembiayaan menjadi lebih adil.

Ferry juga menambahkan bahwa pemerintah akan memperluas fasilitas penyimpanan hasil pertanian dan perikanan di sejumlah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki rantai pasok dan mengurangi ketergantungan petani maupun nelayan kepada tengkulak.

Baca juga : Menkop Targetkan 20 Ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terima Pembiayaan Tahun Ini

Sementara itu, Rocky Gerung memandang hubungan industrial tidak dapat dibatasi sebagai urusan ekonomi semata. “Kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha adalah perjanjian sosial. Ia membutuhkan rasa keadilan,” ujarnya. Jika prinsip itu diabaikan, menurutnya, aksi protes buruh merupakan bentuk koreksi sosial terhadap ketimpangan yang terjadi.

Rocky juga melihat bahwa gerakan buruh dan gerakan koperasi merupakan dua kekuatan yang dapat mengarahkan orientasi pembangunan ke arah yang lebih berimbang, terutama di tengah kecenderungan ekonomi yang dinilai semakin individualistis. Ia mengingatkan agar kebijakan fiskal pemerintah benar-benar menjaga daya beli dan memberikan harapan bagi dunia industri, bukan menjadi ruang transaksi politik.

Di akhir forum, peserta sepakat memperkuat koordinasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Mereka menilai kebijakan yang berpihak pada buruh dan penguatan koperasi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi kerakyatan. (E-3)