Dipanggil ke Istana, Purbaya Janji Reformasi Total Bea Cukai

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan kinerja lembaga tersebut semakin bersih dan transparan. Purbaya menampik anggapan dirinya kesal terhadap institusi itu, namun ia menegaskan peringatan keras perlu disampaikan agar reformasi berjalan nyata.

"Saya nggak kesal dengan Bea Cukai. Tapi kita memerlukan keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai," ujarnya kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

Ia menyebut sempat muncul wacana untuk menyerahkan sebagian fungsi pemeriksaan kepada pihak eksternal seperti era Orde Baru, ketika Société Générale de Surveillance (SGS) menangani pengecekan kepabeanan. Namun ia menilai opsi tersebut tidak perlu diambil jika pembenahan internal berjalan efektif.

Baca juga : Defisit APBN Melebar, Tanda Ada Tekanan Fiskal

"Saya pikir dengan adanya seperti itu orang-orang Bea Cukai, tim saya di Bea Cukai semakin semangat," kata dia.

Menurut Purbaya, percepatan reformasi juga terlihat dari pengembangan perangkat lunak yang kini berlangsung lebih cepat. Ia optimistis program di Bea Cukai dapat dijalankan dengan lebih bersih tanpa menyerahkan kewenangan kepada pihak lain.

Terkait persoalan mendasar yang selama ini mencuat, Purbaya menjelaskan adanya praktik under-invoicing ekspor hingga masuknya barang ilegal yang tidak terdeteksi sistem. Ia menyebut tudingan publik terhadap Bea Cukai perlu diuji dengan data objektif.

Baca juga : Ekonomi Tumbuh 5,6%, Purbaya Dinilai Terlampau Optimistis

"Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang nggak ketahuan," terangnya.

Ia mencontohkan ketidaksesuaian data ekspor-impor antara Indonesia dan Tiongkok yang kerap menimbulkan kecurigaan. Setelah dilakukan verifikasi, sebagian ketidaksesuaian itu dipengaruhi alur perdagangan melalui negara ketiga seperti Singapura.

"Kalau cuma lihat satu sisi saja itu nggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini, itu akan sama," jelasnya.

Ia mencontohkan ketidaksesuaian data ekspor-impor antara Indonesia dan Tiongkok yang kerap menimbulkan kecurigaan. Setelah dilakukan verifikasi, sebagian ketidaksesuaian itu dipengaruhi alur perdagangan melalui negara ketiga seperti Singapura.

"Kalau cuma lihat satu sisi saja itu nggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini, itu akan sama," jelasnya.

Namun, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan menyelidiki potensi penggelapan secara menyeluruh. Saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan secara manual, tetapi ke depan akan diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan. "Nggak lama lagi kita akan kerjakan pakai AI. Jadi akan lebih cepat," pungkasnya. (Mir/I-1)