Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mencatat gejala menarik sepanjang 2025: sekitar 50 ribu keluarga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) karena merasa kondisi ekonominya sudah membaik. Fenomena ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, tren tersebut bukan terjadi sesaat, tetapi berlangsung stabil sepanjang tahun.
“Masyarakat mulai menyadari bahwa bansos memang diperuntukkan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Banyak yang menyatakan sudah cukup dan meminta bantuan diberikan kepada keluarga lain,” ujarnya dilansir dari Antara, Rabu (26/11).
Kemensos mengungkapkan, gelombang pengunduran diri itu sebagian besar masuk melalui fitur usul, sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Fitur tersebut memungkinkan warga mengoreksi data penerima di wilayahnya, baik dengan mengusulkan nama baru maupun menyanggah penerima yang dinilai tidak layak.
Di beberapa daerah, pemerintah daerah juga mengambil langkah lebih agresif: menempelkan stiker penanda rumah penerima bansos. Meski sempat memicu perdebatan soal privasi, kebijakan ini dinilai berhasil meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan sosial.
“Di Bengkulu dan sejumlah daerah di Jawa Tengah, penempelan stiker menjadi pemicu lahirnya kejujuran sosial. Sebagian warga akhirnya memilih mundur setelah merasa tidak lagi memenuhi kategori miskin,” jelas Saifullah.
Selain penolakan bansos, Kemensos menerima lebih dari 600 ribu usulan penerima baru serta puluhan ribu laporan sanggahan terhadap data penerima yang dianggap tidak tepat. Seluruh laporan ini langsung dikirim ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk verifikasi dan validasi berbasis pengecekan lapangan.
Saifullah menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan ketat oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan petugas BPS agar bansos tidak jatuh pada keluarga yang sudah pindah, meninggal, atau bekerja di luar negeri.
Pada triwulan IV 2025, Kemensos mendapat mandat menyalurkan tiga program bansos: PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta BLT sementara, dengan total kuota 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari jumlah tersebut:
Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyalurkan bantuan secara bertahap:
Mayoritas penerima tahap akhir merupakan keluarga desil 1-4 yang telah diverifikasi BPS sebagai kelompok yang paling berhak. (Ant/Z-10)
Dukungan sosial yang komprehensif sangat penting untuk pemulihan jangka panjang para penyintas bencana.
Jaya Negara juga menjelaskan, keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Denpasar bersama Inspektorat.
Badan Amil Zakat Nasional melalui program Bank Makanan telah mendistribusikan 6.000 porsi Sajian Berkah Bergizi untuk para penyintas bencana tanah longsor Banjarnegara, Jawa Tengah.
Untuk memastikan bantuan sosial (bansos) Kemensos tersalurkan secara tepat sasaran, pemerintah menggunakan indikator penting bernama Desil Kesejahteraan Keluarga
Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 sebagai upaya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved