DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Jelang Akhir Tahun

ANGGOTA Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan kenaikan harga pangan menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak boleh dibiarkan sebagai fenomena rutin. Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu mendorong solusi menyeluruh dari pemerintah.

Daniel menyoroti kenaikan harga pangan menjelang momen Nataru 2026 yang muncul di berbagai wilayah, seperti beras, cabai, bawang, dan sejumlah komoditas hortikultura lainnya.

Menurutnya, setiap akhir tahun masyarakat selalu dihadapkan pada gejolak harga akibat berbagai faktor, mulai dari cuaca ekstrem, distribusi yang tidak efisien, hingga ketergantungan pada impor bahan baku tertentu.

Baca juga : Pola Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan Harus Diakhiri

"Kenaikan harga pangan ini bukan sekadar soal permintaan meningkat menjelang liburan, tetapi menandakan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola pangan nasional yang harus segera dibenahi," kata Daniel dalam keterangannya, Senin (24/11).

Kenaikan harga bahan pokok sudah mulai ditemukan di pasar-pasar Jakarta dan Jawa Barat. Misalnya di Pasar Kebayoran Lama, harga sejumlah komoditas merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru. Daging ayam dijual Rp50.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari pekan lalu.

Harga tomat turut naik, dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, sementara cabai keriting dijual Rp70.000 dan cabai rawit Rp50.000 per kilogram akibat cuaca dan meningkatnya permintaan.

Baca juga : Mentan Tepis Program MBG Ganggu Kestabilan Harga Pangan

Di Bandung, lonjakan harga sudah terjadi sejak tiga minggu terakhir. Cabai-cabaian naik hingga Rp20.000 per kilogram, dan kenaikan juga terjadi pada brokoli, sawi, pakcoy, serta wortel. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan harga pangan berlangsung merata di sejumlah daerah.

Terkait hal itu, Daniel menilai pemerintah perlu bergerak cepat dan tepat. Ia berpandangan intervensi jangka pendek seperti operasi pasar atau penyaluran beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) yang belum menjangkau seluruh daerah.

"Langkah-langkah itu penting, namun tidak cukup untuk memastikan stabilitas harga di tingkat konsumen maupun keberlanjutan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil," jelasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya efisiensi distribusi pangan nasional yang menyebabkan biaya logistik tetap tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia. Hal ini, menurutnya, membuat harga berbagai komoditas menjadi jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain.

Selain itu, Daniel menekankan fluktuasi global, seperti naiknya harga pakan, turut memberikan tekanan langsung pada peternak rakyat sehingga harga ayam dan telur ikut terdorong naik.

"Kebijakan antisipatif yang terukur dan berbasis data sangat diperlukan. Kita tidak bisa setiap tahun menghadapi situasi yang sama tanpa perbaikan nyata di lapangan," paparnya.

Produksi dalam negeri
Lebih jauh, Daniel menilai penguatan produksi pangan dalam negeri harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta perbaikan infrastruktur distribusi adalah langkah yang harus dipercepat.

Menurutnya, jika ketergantungan pada faktor cuaca dan impor tidak dikurangi, stabilisasi harga hanya akan menjadi agenda tahunan yang melelahkan.

"Petani kita harus diperkuat, bukan terus-menerus dibiarkan rentan terhadap cuaca dan fluktuasi pasar. Sementara di sisi konsumen, pemerintah wajib memastikan harga tetap terjangkau, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah," sambungnya.

Daniel pun memastikan Komisi IV DPR akan terus mengawal program-program pemerintah agar kebijakan pangan nasional berjalan baik dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

"Stabilitas pangan bukan hanya soal harga, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial, keberlanjutan ekonomi daerah, serta kesejahteraan jutaan petani dan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia," pungkasnya. (Ifa/E-1)