Utang Luar Negeri RI Menurun, Pertumbuhan Sektor Publik Melambat

BANK Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2025 tercatat sebesar US$424,4 miliar atau sekitar Rp7.103 triliun (asumsi kurs Rp16.736). Angka ini menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan II 2025 sebesar US$432,3 miliar atau senilai Rp7.235 triliun. 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, secara tahunan ULN Indonesia terkontraksi 0,6% (yoy) pada triwulan III 2025, menurun dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 6,4% (yoy). 

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik atau pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11).

Baca juga : BI: Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp7.096 Triliun

Posisi ULN pemerintah pada triwulan III 2025 tercatat sebesar US$210,1 miliar atau secara tahunan tumbuh 2,9% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada triwulan II 2025. 

Perkembangan ini, terang Denny, terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Ia menambahkan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional. 

Baca juga : Utang Luar Negeri Biang Kerok Cadangan Devisa Indonesia Anjlok 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 23,1% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7%), jasa pendidikan (17,0%), konstruksi (10,7%), transportasi dan pergudangan (8,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (7,5%). 

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," kata Denny.

Seiring dengan itu, posisi ULN swasta juga menyusut. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$191,3 miliar atau setara dengan sekitar Rp3.201,6 triliun pada triwulan III 2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada triwulan II 2025 sebesar US$193,9 miliar atau sebesar Rp3.245,1 triliun. 

Secara tahunan, Denny menuturkan ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy) menjadi sebesar 1,9% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 3,0% (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,7% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai sekitar 81% terhadap total ULN swasta.

Denny melanjutkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada triwulan III 2025, dari 30,4% pada triwulan II 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. 

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," pungkasnya. (Ins/E-1)