Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy menilai wajar adanya kritik yang diarahkan masyarakat kepada Pertamina. Namun dia mewanti-wanti, kritik tersebut harus bertujuan untuk memperbaiki dan mendorong pembenahan di dalam perusahaan plat merah tersebut.
"Kritik terhadap Pertamina adalah hal yang baik dan wajar mengingat kejadian-kejadian yang terjadi tahun ini. Namun penting diingat bahwa kritik ini harus dilakukan untuk mendorong adanya pembenahan, bukan untuk menghancurkan," kata Rizaldy dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (14/11).
Dorongan untuk melakukan pembenahan tersebut, lanjut pria yang akrab disapa Riza itu, penting untuk dilakukan karena Pertamina sangat strategis untuk masa depan kedaulatan energi Indonesia.
"Berbeda dengan swasata, sebagai perusahaan, Pertamina tidak boleh hanya mencari untung. Ada tanggung jawab dan amanah yang dibebankan negara kepada Pertamina yang tidak bisa digantikan oleh swasta. Terutama dan yang terpenting adalah menjamin BBM dan gas ini hadir merata ke seluruh Indonesia yang sangat luas ini," tuturnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung ini kemudian mencontohkan bagaimana distribusi migas ke wilayah-wilayah terpencil dan terluar (3T) memerlukan biaya besar dan kompleksitas logistik yang tidak sederhana.
"Beberapa bahkan harus pengiriman melalui kapal, kereta, bahkan pesawat. Ini memakan biaya logistik yang besar dan menaikkan harga pokok penjualan berkali-kali lipat, sementara ada kebijakan untuk seluruh Indonesia bahwa BBM kita satu harga. Jadi kalau ada di daerah-daerah dan wilayah terpencil yang tetap mendapatkan layanan BBM, itu karena keberadaaan Pertamina. Swasta tidak bisa melakukan ini karena secara bisnis tidak menguntungkan. Risikonya sangat tinggi, sementara margin keuntungannya sangat rendah," sambung Riza.
Meski demikian, ia juga menekankan bahwa keberadaan tanggung jawab tersebut bukan menjadi alasan Pertamina bisa memberikan pelayanan ala kadarnya. Dirinya menekankan bahwa masyarakat tetap berhak menuntut pelayanan yang berkualitas agar kepercayaan masyarakat menjadi pulih.
"Tujuan akhirnya adalah agar Pertamina dapat memberikan pelayanan berkualitas, mampu berkompetisi secara sehat dengan sektor swasta, dan pada saat yang sama tetap menjadi kebanggaan rakyat Indonesia," tandasnya. (Fal)
memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah Putrambami Latief sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina
KPK memanggil empat saksi untuk mendalami kasus korupsi katalis di Pertamina.
Henri Satrio menilai penyelesaian kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga harus tetap tertuju pada substansi kasus. Bukan pada spekulasi atau narasi politik yang berkembang.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mendorong kasus korupsi Pertamina dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 - 2023 untuk diproses hukum.
Bane Raja Manalu mendesak pemerintah segera mengevaluasi penanganan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra
Sekretaris Fraksi Gerindra meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berhati-hati terkait potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta
Shell Indonesia mengakui kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM), yang terjadi sejak bulan lalu, membuat perusahaan harus merumahkan sebagian petugas SPBU.
Akibat kelangkaan BBM yang terjadi di Lembata, Nusa Tenggara Timur, aktivitas warga nyaris lumpuh. Sebagai besar warga memarkir saja kendaraan mereka baik roda dua maupun roda empat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved