Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, bukan Kebutuhan

PENGAMAT transportasi Djoko Setijowarno memandang pembangunan kereta cepat hingga Surabaya bukan kebutuhan mendesak. Menurutnya hal itu hanyalah sebuah keinginan, bukan kebutuhan.

"Kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa," ujar wakil ketua pemberdayaan dan pengembangan wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu dalam keterangannya, Minggu (9/11).

Menurut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu, infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah jauh lebih maju ketimbang di luar Jawa. Terhubungnya jalan tol dari Merak hingga Surabaya, bahkan Probolinggo, telah memberikan tingkat mobilitas yang cukup tinggi di Pulau Jawa. Itu telah memangkas waktu tempuh hingga 50% jika dibandingkan dengan menggunakan jalan nasional.

Baca juga : Pemerintah harus Tanggung Biaya Prasarana Kereta Cepat Whoosh

Alih-alih memaksakan proyek ambisius kereta cepat hingga Surabaya, Djoko meminta pemerintah memperhatikan jalan rel sejumlah kota/kabupaten yang sudah tidak beroperasi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (2025), perkeretaapian di Pulau Jawa memiliki jalur aktif sepanjang 4.921 km. Sementara itu, rel nonaktif di Pulau Jawa sepanjang 1.610 km yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah 585 km, Jawa Timur (615 km), Jawa Barat, dan Banten (410 km).

"Reaktivasi (pengaktifan kembali) jalan rel diperlukan untuk menghidupkan kembali potensi ekonomi dan mobilitas di wilayah yang sebelumnya dilayani oleh jalur kereta api nonaktif," kata Djoko.

Baca juga : Kereta Cepat harus Dilanjut sampai Surabaya demi Capai Skala Ekonomi

Ia juga memaparkan, dari sekitar 30 kota di Pulau Jawa, baru 9 kota (30%) yang memiliki transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan. Sementara dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, baru 4 kabupaten (4,7%) yang memiliki transportasi umum modern, yakni Banyumas, Bekasi, Tuban, dan Bangkalan.

"Transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun. Transportasi perintis perdesaan diadakan di Pulau Jawa," ujarnya.

Belum lagi angkutan pedesaan yang semakin ditinggalkan. Dari total desa di Pulau Jawa sekitar 24.772 desa, Djoko menyebut angkutan pedesaan yang beroperasi kurang dari 5% dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun.

Menurutnya, konektivitas transportasi antarkota di Pulau Jawa sudah terbilang memadai berkat keberadaan Tol Trans-Jawa dan jalur rel ganda (double track). Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.

"Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah fondasi transportasi yang kuat dan merata. Fondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang andal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap," papar Djoko.

Ia juga mengingatkan Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa.

Menurutnya, percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa. "Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi," pungkasnya. (Ifa/E-1)