Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Center of Reform on Economics (CoRE) Eliza Mardian mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%.
"Kita perlu apresiasi langkah pemerintah, penurunan harga pupuk ini setidaknya dapat menekan biaya produksi di level petani," ucapnya saat dihubungi, Rabu (22/10).
Meski demikian, Eliza menjelaskan penurunan harga pupuk itu tidak akan berdampak signifikan pada penurunan biaya produksi secara keseluruhan.
"Karena porsi pengeluaran untuk beli pupuk dalam cost structure itu kurang lebih 12%-15%, 50% lebih itu untuk biaya tenaga kerja dan 25%-nya itu untuk sewa lahan. Jadi kalau mau siginifikan menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga beras, harus diperkuat dengan mekanisasi pertanian dan peningkatan produktivitas," tutur Eliza.
Ia juga mengingatkan, transmisi penurunan harga pupuk itu mebutuhkan waktu minimal satu bulan. Pasalnya, di level pengecer, mereka masih memiliki stok dengan harga awal yang masih lebih mahal.
"Jadi ketika stok lama masih ada, mereka masih belum akan menurunkan harga karena para pengecer akan merugi. Pemerintah perlu menyosialisasikan hal ini agar tidak terjadi konflik antara petani dan pengecer," tandasnya.
Eliza memperkirakan harga pupuk bersibsidi akan serentak turun saat penanaman pertama di bulan November dan Desember untuk panen di Maret-April 2026 mendatang.
"Sehingga diharapkan harga beras bisa turun dan petani makin sejahtera," pungkasnya. (Fal/E-1)
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Sebagai salah satu mitra utama Panen Fest 2026, Universitas Trilogi turut membuka booth pameran produk dari Pusat Studi Pertanian Perkotaan (PSSP).
Penurunan drastis populasi gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang kini berada pada titik kritis di tahun 2026, ternyata berdampak langsung pada ketahanan pangan warga.
TNI adalah tentara rakyat yang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, selain menjalankan tugas pokok menjaga kedaulatan negara.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Australia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved