Besok Aliansi Ojol Geruduk Kemenhub-DPR, Ini Tuntutannya

PADA Rabu, 17 September 2025, ribuan pengemudi ojek online (ojol) roda dua, roda empat, serta kurir online bakal turun ke jalan menyampaikan tuntutan dalam Aksi 179. Dalam unjuk rasa yang bakal di gelar di depan kantor Kementerian Perhubungan hingga DPR RI, mereka akan menyuarakan dua tuntutan utama. Yakni, mendesak pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dan menetapkan potongan aplikator sebesar 10%. 

"Massa ojol akan melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot menhub pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional besok  hari," kata Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Raden Igun Wicaksono dalam keterangan resminya, Selasa (16/9).

Ia menuding Menhub lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan transportasi online karena tidak menggubris tuntutan aliansi ojol yang meminta potongan tarif aplikasi maksimal 10%.

Baca juga : Forkopimda, TNI, Polri Gelar Doa Bersama dan Salat Gaib, Berikan 4 Ton Beras bagi Ojol

Menurut Igun, selama ini kementerian tersebut hanya menerima masukan dari pihak aplikator tanpa melibatkan perwakilan pengemudi, yang berujung pada kebijakan yang dianggap tidak adil. Tuntutan pemotongan aplikator 10% ini mengenai bagi hasil antara driver dan aplikator bagi hasil antara driver dan aplikator.

Saat ini, aplikator biasanya memotong sekitar 15-20% dari tarif. Ojol menuntut agar potongan maksimal 10% saja, supaya bagian pengemudi ojol lebih besar.

"Garda menilai telah terjadi vendor driven policy yakni kebijakan-kebijakan menteri perhubungan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online," tuding Igun.

Baca juga : UGM Imbau Semua Pihak Hentikan Tindakan Kekerasan

Selain itu, massa aksi ojol juga akan menekankan sejumlah desakan lain. Mereka meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026, serta mendorong adanya regulasi jelas terkait tarif pengantaran barang dan makanan.

Tidak hanya itu, mereka mendesak penghapusan berbagai fitur yang dianggap merugikan, seperti Aceng, Slot, Multi Order, hingga sistem member berbayar. Gelombang protes ini pun kian menguat dengan seruan agar Kapolri segera mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya.

"Sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demontrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI," pungkas Igun. (E-4)