Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional diisi oleh tokoh-tokoh buruh nasional yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
"Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan dibuat setingkat menteri. Tetapi, kami bareng presiden buruh sepakat bahwa saya, Iqbal (Presiden KSPI), Bung Jumhur (Ketua Umum KSPSI) itu tidak mau jadi pejabat tinggi negara setingkat menteri. Jadi, kami ingin mengabdi saja untuk Indonesia. Jadi, kalau bisa, kami diberikan kewenangan yang bisa memanggil menteri. Intinya, (kami) inginnya seperti forum yang kuat, mempunyai legalitas yang kuat dijamin Keputusan Presiden (Keppres)," kata Andi saat dihubungi, Selasa (2/9).
Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa pengumuman dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan diumumkan selambat-lambatnya pada minggu depan oleh Prabowo.
"Presiden sudah tanda tangan, tinggal diumumkan, mungkin rencananya paling lambat minggu depan," terang Andi.
Ia pun menyambut baik rencana Presiden Prabowo yang menginginkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional setingkat menteri, namun, buruh tetap tidak ingin Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional menjadi setingkat menteri.
"Mungkin saya merasa Pak Presiden punya pemikiran yang bagus, supaya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional kuat, mempunyai landasan kuat, itu bisa berkomunikasi dengan kementerian, dibuat setingkat menteri. Mungkin pemikiran Presiden itu baik, itu bagus. Hanya memang, dari para Presiden-Presiden Buruh malah beranggapan kita tetap ingin jadi pejuang saja. Jadi, besar kemungkinan di level sekjen yang nanti menjadi eksekutif, saya menjadi penasihat," pungkas Andi. (H-4)
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monasĀ
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Rencana Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dinilai belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), sebuah lembaga dengan status setara kementerian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved