Keterhubungan Pendidikan Vokasi dan Industri Jadi PR Utama

DALAM upaya menambah lapangan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki dunia pendidikan vokasi agar terus terhubung dengan dunia industri.

"Pertama, tentunya kita dari sisi komunikasi akan kita perbaiki. Kita menjembatani komunikasi antara dunia industri dan pendidikan atau pelatihan vokasi. Kita melihat memang selama ini ada yang tidak nyambung antara kebutuhan dunia industri dan pendidikan, makanya itu yang pertama kita perkuat," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker Anwar Sanusi saat dihubungi, Kamis (15/5).

Strategi komunikasi yang dimaksudnya adalah melalui forum-forum komunikasi yang secara institusional, seperti forum komunikasi lembaga pelatihan dan dunia usaha dan dunia industri (FKLPMD).

Baca juga : Pendidikan Vokasi Berperan Meningkatkan Perekonomian Indonesia

"Jadi setiap tempat, setiap daerah ini membentuk forum komunikasi lembaga pelatihan dengan industri di tingkat daerah. Pelaku industri menyampaikan sebetulnya kebutuhan industri apa saja dan itu yang nanti diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk atau program-program pelatihan yang nanti akan dikembangkan lembaga pelatihan," terang Anwar.

Selain itu, ia menyebutkan pemerintah memiliki pusat pasar kerja yang juga menjadi penghubung antara supply dengan demand ketenagakerjaan.

Pemerintah, sambung dia, juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. PP itu menjadi super tax deduction yang merupakan sebuah kebijakan untuk memberi insentif pengurangan pajak bagi lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memberikan program pendidikan vokasi kepada karyawannya.

Baca juga : Dirjen Dikti Dorong Pendidikan Vokasi yang Responsif dan Siap Hadapi Industri

"Sampai sekarang sepertinya belum terlalu optimal. Nah ini memang menjadi bagian dari tugas kita untuk kita lakukan. Kita telaah kira-kira apa yang harus kita lakukan agar bisa berjalan secara optimal," tuturnya.

Anwar menyampaikan, Kemnaker juga terus mendorong lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi untuk memberikan semacam sertifikat kompetensi yang bisa dijadikan sebagai satu bukti bahwa lulusan pendidikan vokasi telah memahami atau memiliki keahlian terkait dengan spesifikasi keahlian tertentu.

"Kita di Kemnaker ada yang namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di situ, kita memberikan izin kepada lembaga-lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk melakukan semacam uji terkait dengan sertifikasi profesi terhadap satu bidang tertentu," imbuhnya.

Kendati demikian, Anwar menjelaskan dunia pendidikan vokasi masih banyak menghadapi berbagai tantangan ke depan. Misalnya, dinamika dunia kerja yang kerap kali cepat berubah.

"Kadang-kadang dari dunia pendidikan, dunia pelatihan ini agak sedikit kesulitan untuk mengikuti. Sehingga tentunya bagi kami tantangan yang paling nyata ialah membuat semacam data atau informasi yang menyangkut masalah kira-kira kebutuhan pekerjaan apa yang sangat dibutuhkan dalam waktu saat ini sampai 3 atau 5 tahun ke depan. Dan itu akan menjadi bahan bagi dunia pendidikan dan dunia pelatihan untuk mengembangkan kurikulum, program-program pembelajaran sesuai dengan tren kebutuhan dari masyarakat," pungkasnya. (Fal/E-1)