Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PIMPINAN Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyelenggarakan ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs, sebuah diskusi strategis yang mengupas isu-isu global dari perspektif Indonesia dan Asia. Forum ini digelar pada Kamis, 15 Mei 2025, pukul 12.00–14.00 WIB, bertempat di Lantai 5 Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Dengan tema: “Revisiting Gus Dur’s Notion on the Jakarta–Beijing–New Delhi Axis from the Memory of His International Advisor”, forum ini membahas kembali warisan gagasan geopolitik Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menggagas poros kekuatan baru Asia berbasis kerja sama strategis antara Jakarta, Beijing, dan New Delhi.
Forum ini mempertemukan para cendekiawan, pemikir kebijakan luar negeri, hingga pelaku usaha lintas negara dalam panggung diskusi terbuka lintas sektor.
Narasumber utama yang hadir antara lain, KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sohail Sattar Quraeshi, Chairman of Mitra Global dan Binwan Group, serta mantan penasihat internasional Gus Dur, Hery Haryanto Azumi, Ketua PP ISNU, DR Paulus Agung Wijayanto, Lucia Liaw (pengusaha).
Ketum PBNU Gus Yahya menyambut baik kedatangan para investor luar negeri. Salah satunya ialah Sohail Quraeshi yang selanjutnya akan menghadap ke Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sangat senang dengan kehadiran beliau. PBNU juga berharap ada kerjasama yang dapat membawa dampak baik bagi masyarakat dan negara," terangnya.
Poros Jakarta–Beijing–New Delhi, dalam pandangan Gus Dur, adalah sebuah strategi peradaban yang mengedepankan solidaritas global Selatan, keadilan, dan tatanan dunia multipolar.
Dia percaya bahwa negara-negara besar di Asia memiliki tanggung jawab historis untuk menciptakan keseimbangan baru dalam geopolitik global.
Sohail Sattar Quraeshi, sebagai salah satu orang terdekat Gus Dur di bidang hubungan internasional, menyampaikan kesaksiannya yang mendalam.
“Gus Dur bukan hanya pemimpin Indonesia, melainkan pemikir global yang melihat Asia sebagai sumber harapan baru bagi dunia. Ia percaya bahwa kekuatan sejati Asia terletak pada nilai-nilai moral, inklusivitas, dan kemampuan untuk membangun tatanan dunia yang manusiawi,” ujar Sohail.
Ia juga menekankan bahwa poros Jakarta–Beijing–New Delhi merupakan ajakan Gus Dur kepada para pemimpin Asia untuk keluar dari ketergantungan pada blok kekuatan tradisional dan membangun sinergi Asia berbasis kesetaraan dan nilai.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana Gus Dur membangun komunikasi lintas negara bukan dengan posisi inferior, tetapi sebagai mitra strategis yang membawa pesan keadaban,” tambahnya.
Dia pun berharap, Indonesia dengan kekuatan populasinya yang sangat besar, bisa berbuat lebih banyak dalam percaturan ekonomi dunia.
"Karena populasi ini kekuatan besar, kenapa Indonesia tidak bisa berbuat lebih banyak, harusnya Indonesia bisa berbuat lebih banyak," imbuhnya.
Sohail juga berbicara tentang Gus dur yang sangat luar biasa di jamannya, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
"Potensi ini seharusnya bisa dikelola dengan baik akan menjadikan Indonesia negara yg sangat diperhitungkan dalam kancah internasional," tegasnya
Sementara itu, meskipun berhalangan hadir secara langsung, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., Ketua Umum PP ISNU, menyampaikan pandangannya secara terpisah mengenai pentingnya forum ini sebagai ruang strategis cendekiawan Nahdlatul Ulama dalam menghidupkan kembali pemikiran geopolitik Gus Dur.
“Gus Dur mengajarkan kepada kita bahwa diplomasi bukan hanya soal kepentingan negara, tetapi juga tentang nilai, keberanian moral, dan visi kemanusiaan lintas peradaban. Ketika beliau menggagas poros Jakarta–Beijing–New Delhi, beliau ingin agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan dunia, tetapi menjadi pemain utama dengan nilai-nilai luhur yang kita miliki,” ujar Prof. Kamaruddin.
Ia menambahkan bahwa ISNU akan terus menjadi pendorong utama diskursus strategis dan kebijakan luar negeri berbasis ilmu dan jati diri bangsa.
“Forum ini adalah bentuk nyata kontribusi keilmuan ISNU dalam membangun Indonesia yang lebih kuat secara ekonomi, berdaulat dalam politik luar negeri, dan dihormati karena kontribusinya dalam menciptakan perdamaian global,” tegasnya.
Hery Haryanto Azumi, Ketua PP ISNU dan penggagas forum ini, menegaskan pentingnya keterpaduan antara diplomasi ekonomi dan diplomasi budaya. Dalam pandangannya, Indonesia tidak cukup hanya hadir sebagai pasar global, tetapi harus tampil sebagai aktor peradaban.
“Gus Dur telah meletakkan fondasi cara berpikir strategis yang menjadikan nilai dan identitas sebagai modal diplomasi. Kita harus melanjutkannya dengan membangun narasi, platform, dan kebijakan yang memosisikan Indonesia sebagai mitra utama di Asia dan dunia,” ujar Hery Azumi.
Ia juga berharap agar forum ini bisa menjadi titik tolak untuk membangun kerja sama konkret di bidang investasi, perdagangan, dan pertukaran budaya antara Indonesia, Tiongkok, India, dan negara-negara Asia lainnya.
Melalui forum ini, ISNU ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menawarkan diplomasi alternatif—yaitu diplomasi yang tidak hanya mengejar kepentingan pragmatis, tetapi juga mengedepankan nilai, etika, dan spiritualitas kebudayaan.
ISNU percaya bahwa kekuatan diplomasi ke depan terletak pada gabungan antara kecerdasan strategis dan keutamaan moral.
ISNU berkomitmen menindaklanjuti forum ini dalam bentuk rumusan kebijakan, nota kebijakan publik, dan penjajakan kerja sama lebih lanjut dengan mitra strategis dari Tiongkok, India, dan kawasan Asia lainnya.
Dalam diskusi yang dijalankan secara hybrid, hadir juga perwakilan dari PW ISNU Lampung, Wakil ketua PW ISNU Jabar, PW ISNU DKI, dan PW lainnya.
Tampak juga perwakilan dari Banom NU seperti IPNU, PMII, IPPNU, dan lainnya.
OJK mencatat, per 31 Juli 2025, IHSG menguat ke level 7.484, membukukan kenaikan 5,71% ytd.
Dari jumlah tersebut, 70% merupakan batu bara berkualitas rendah, sedangkan sisanya adalah batu bara berkualitas sedang dan tinggi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.000 triliun pada periode 2025-2029.
Komitmen nyata sektor swasta dalam mendukung program strategis pemerintah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi multipihak di sektor peternakan dan pangan.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Kemitraan ini menggunakan skema gerai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), yang memungkinkan Tuntun menghadirkan layanan investasi reksa dana secara aman, mudah, dan terintegrasi dalam satu aplikasi.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi akibat cuaca panas.
SELAIN Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan amnesti pada dua orang warga binaan pemasyarakatan ( WBP) Lapas Kelas II B Wonogiri yang merupakan napi narkoba
ABOLISI yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dianggap merupakan pengakuan pemerintah atas proses hukum yang terbilang cacat.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved