Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEKTOR ketenagakerjaan di Indonesia masih dihantui oleh berbagai masalah serius yang belum terselesaikan. Center of Economic and Law Studies (Celios) melalui Direktur Eksekutif Bhima Yudhistira memaparkan sejumlah isu krusial yang perlu segera diatasi.
Berikut ini beberapa catatan penting yang disampaikan:
Tingkat upah riil di Indonesia mengalami penurunan tajam dan pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan era sebelum pandemi Covid-19.
"Penyebab utama karena formulasi upah dalam UU Cipta Kerja terlalu rendah dibandingkan kenaikan pengeluaran yang ditanggung. Artinya, buruh harus bertahan hidup dengan berhemat, meminjam uang atau menggadaikan asetnya seperti rumah, kendaraan bermotor, dan lainnya. Upah riil yang terlalu rendah juga sebabkan pertumbuhan ekonomi melambat," kata Bhima melalui keterangannya, Selasa (29/4).
Diskriminasi usia di lowongan kerja juga menjadi persoalan serius, membatasi peluang korban PHK untuk kembali masuk ke sektor formal.
"Harapannya revisi UU Ketenagakerjaan dapat mengakomodir pasal spesifik soal anti-diskriminasi usia pelamar kerja," terang Bhima.
Ia menilai regulasi di Indonesia masih membiarkan diskriminasi ini terjadi, berbeda dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam yang sudah menerapkan peraturan anti-diskriminasi usia.
Banyak perusahaan mengganti pekerja tetap dengan sistem magang, outsourcing, atau kontrak, dengan alasan efisiensi biaya.
"Situasi ini juga mengonfirmasi bahwa perekonomian sedang memburuk sehingga perusahaan terus menurunkan jumlah pekerja tetapnya," kata Bhima.
Bhima mengungkapkan bahwa praktik ini sebenarnya bertujuan menghindari tanggung jawab terhadap hak-hak pekerja tetap.
Masalah lain yang mencuat adalah banyak perusahaan tidak membayarkan pesangon dan sisa gaji kepada karyawan yang terkena PHK.
Bhima menekankan pentingnya peran Satgas PHK untuk melakukan pendataan akurat terhadap para korban PHK di sektor formal maupun informal, yang nantinya dapat menjadi dasar pemenuhan hak mereka.
Keterbatasan lapangan kerja formal mendorong banyak tenaga kerja beralih ke sektor informal, seperti ojek online dan kurir.
Sekitar 58% pekerjaan di Indonesia kini berada di sektor informal, yang memperbesar risiko kerentanan kerja, ketiadaan jenjang karier, serta jam kerja yang berlebihan.
Persaingan di pasar tenaga kerja kian sengit, tetapi belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasinya. Bhima mengkritik keberadaan Danantara yang dinilai belum efektif.
"Belum ada paket kebijakan yang dikeluarkan untuk meredam gejolak PHK. Sementara Satgas PHK tidak bersifat preventif," jelas Bhima.
Pengangguran di kalangan usia muda (15–24 tahun) di Indonesia mencapai 17,3%, menjadikannya yang tertinggi di ASEAN.
Sementara itu, angkatan kerja baru bertambah 4,4 juta orang sepanjang tahun 2024, memperparah kompetisi dengan korban PHK.
Efek perang dagang antara Amerika Serikat dan negara lain juga diprediksi menambah jumlah PHK di sektor padat karya.
"Efek perang dagang AS menciptakan risiko bertambahnya jumlah PHK di sektor padat karya. Hasil modelling Celios menghitung penurunan output ekonomi karena tarif resiprokal hingga Rp164 triliun, sementara lapangan kerja turun 1,2 juta orang tahun 2025," pungkas Bhima. (Z-10)
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Kondisi ketenagakerjaan saat ini mengalami penurunan sehingga perlu diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wirausaha.
PRESIDEN Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, mengatur bahwa pekerja yang terkena PHK akan mendapat manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah
Rabu (11/12) menjadi hari terakhir penetapan penaikan upah minimum provinsi (UMP). Sebagian besar pemerintah provinsi pun sudah secara resmi mengeluarkan besaran upah terbaru
Buruh diminta melaporkan perusahaan yang tidak menaati peraturan penaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota 2025 sebesar 6,5%.
Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved