Pemerintah akan Lakukan Pelonggaran Impor, Petani Terancam

RENCANA pemerintah melonggarkan kebijakan impor pangan, termasuk serealia dari Amerika Serikat, dinilai berisiko memukul sektor pertanian dalam negeri. Karenanya, pengambil kebijakan pelonggaran impor diminta untuk meninjau rencana tersebut dengan seksama.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pelonggaran impor harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan domestik dan dampaknya terhadap produsen lokal.

"Ketika Indonesia ingin mengimpor lebih banyak serealia, termasuk gandum, ini harus melihat dulu antara kebutuhan di dalam negeri dan juga dengan impor yang diperlukan dari AS," ujar Bhima, Jumat (18/4).

Baca juga : Pelemahan IHSG Diperkirakan Terus Berlanjut, Apa Bisa Rebound?

Pada 2024, Indonesia telah mengimpor serealia senilai US$6,8 miliar. Jika kebijakan tersebut diperlonggar tanpa perencanaan matang, Indonesia berisiko dibanjiri produk pangan dari berbagai negara lain seperti Pakistan dan Vietnam, bukan hanya dari Amerika Serikat.

"Situasi ini tentu akan merugikan sekali para petani di sektor pangan. Begitu juga terkait produk hortikultura. Harga jual petani akan jatuh karena pasar dibanjiri buah dan sayur impor dari AS," terang Bhima.

Bhima menekankan pentingnya mitigasi yang dirancang matang serta strategi negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Menurutnya, sektor pertanian terlalu rentan untuk dijadikan alat tukar dalam negosiasi dagang.

Baca juga : Asuransi Pertanian Diperluas untuk Genjot Swasembada Pangan

"Kalau di sektor pertanian terlalu rentan, apalagi banyak tenaga kerja di sektor pertanian. Imbasnya bisa berdampak pada menurunnya serapan tenaga kerja," tutur Bhima.

Sebagai alternatif, Bhima menyarankan agar Indonesia menawarkan komoditas lain seperti mineral kritis, termasuk nikel, yang juga dibutuhkan AS. "Kalau AS ingin membeli nikel dari Indonesia, harusnya AS didorong juga berinvestasi membuat smelter di Indonesia," imbuh Bhima.

Dengan pendekatan seperti itu, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang berupa diversifikasi ekspor dan perbaikan tata kelola sumber daya alam, tanpa mengorbankan sektor pertanian dan daya beli masyarakat di pedesaan. (H-3)