Relaksasi TKDN dan Penghapusan Kuota Impor harus Dilakukan Hati-Hati

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan juga penghapusan kuota impor harus dilakukan secara hati-hati dan dengan kalkulasi yang matang. Faisal menilai, ada efek negatif yang besar terhadap ekonomi dalam negeri dan juga kepastian dalam iklim investasi apabila pemerintah sembarangan melaksanakan kebijakan tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengambil langkah untuk merelaksasi TKDN dan menghapus kuota impor sebagai respon dari ancaman kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Faisal mengatakan, apabila kebijakan TKDN ini ditarik atau dilonggarkan, hal itu justru menunjukkan langkah mundur terhadap upaya pendalaman industri di dalam negeri dan termasuk juga di antaranya penciptaan lapangan pekerjaan.

Baca juga : Kuota Impor Dihapus, Bagaimana Nasib Petani dan Peternak Nasional?

"Kalau kemudian ini (TKDN) ditarik kembali, ini justru malah menjadi langkah mundur, malah justru menjadi multiplier effect atau penambahan nilai tambah dari investasi yang masuk terutama di sektor industri ini jadi tidak banyak. Hanya menargetkan investasinya yang masuk saja, tapi nilai tambahnya itu berkurang. Apalagi kalau kemudian kita memperhatikan bagaimana respon atau persepsi daripada investor yang selama ini comply atau taat terhadap akuran TKDN, ini kan bisa menimbulkan rasa kecemburuan, perbedaan treatment," kata Faisal saat dihubungi, Selasa (15/4).

Di sisi lain, terkait dengan kuota impor dihapus, Faisal menyebut bahwa hal tersebut akan memberikan kemudahan masuknya barang impor, bahkan juga menurunkan kontrol terhadap impor yang bersifat ilegal. 

"Apalagi dengan melihat kondisi Tiongkok yang sekarang perang tarif dengan Amerika, mereka dikenakan tarif yang sangat tinggi. Di sisi yang lain mereka (Tiongkok) mengalami oversupply produk-produk manufaktur, sangat mungkin mereka akan mencari jalan ke pasar-pasar di luar Amerika yang bisa dimasuki. Langkah untuk melonggarkan ini justru sangat beresiko menurut saya dan pemerintah perlu meninjau ulang dan mengkalkulasi lebih dalam," tandasnya. (E-3)