Indonesia Dikatakan Siap Hadapi Perang Dagang

PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai sudah siap dan sudah berpikir jauh ke depan soal perang dagang yang digaungkan baru-baru ini ke dunia oleh Presiden AS Donald Trump, termasuk ke Indonesia, dengan pemberlakuan tarif dagang baru.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, medan perang baru di dunia saat ini bukan lagi sekadar persoalan pembangunan atau pertumbuhan, melainkan geopolitik yang kian brutal dan tanpa ampun. 

Menurut dia, dalam lanskap ini, ekonomi bukan lagi sekadar urusan angka atau pasar, melainkan bagian integral dari strategi pertahanan nasional.

Baca juga : Tarif Trump Hilangkan Miliaran Dolar Orang-Orang Terkaya Dunia

“Presiden Prabowo sudah berpikir jauh ke depan untuk menjadikan ekonomi sebagai fondasi pertahanan nirmiliter yang menyatu dengan sistem keamanan nasional,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (6/4)

Ia menjabarkan langkah-langkah ekonomi Prabowo seperti hilirisasi industri strategis, pembangunan lumbung pangan, transisi energi, dan insentif industri nasional tidak boleh dipandang sebagai proyek sektoral semata. Melainkan adalah bangunan awal dari benteng ketahanan nasional yang akan menentukan nasib Indonesia dalam puluhan tahun ke depan.

“Sejak awal, pemerintahan Prabowo tidak hendak membiarkan ekonomi kita hanya menjadi penyangga pertumbuhan global. Sektor strategis hendak ditransformasi menjadi pilar ketahanan nasional: dari industri pertahanan, pangan, energi, hingga teknologi. Kebijakan ekonomi harus dijalankan tidak hanya untuk mengejar angka, tetapi untuk membangun daya tahan dan daya saing,” jelasnya.

Baca juga : Tangkis Tarif Trump, Lima Strategi Disarankan untuk Prabowo

Tarif tinggi dari AS, menurut Fahmi, menjadi pengingat bahwa dalam kompetisi global, kekuatan ekonomi adalah cermin dari kekuatan negara.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi Indonesia ke depan harus didesain sebagai strategi geopolitik: bukan hanya untuk tumbuh, tapi untuk bertahan dan memimpin.

Diplomasi perdagangan pun harus diperkuat, tak hanya untuk membuka pasar, tetapi untuk menegosiasikan posisi Indonesia secara strategis dalam rantai nilai global.

“Prabowo tidak sedang bermaksud membangun ekonomi yang sekadar kompetitif secara pasar, melainkan ekonomi yang berdaulat secara strategis. Dari hilirisasi hingga digitalisasi, dari pertanian modern hingga penguatan industri pertahanan—semuanya adalah bagian dari sistem pertahanan nasional yang holistik. Visi ini memerlukan konsistensi, ketegasan birokrasi, dan dukungan kolektif dari seluruh elemen bangsa,” jelasnya.

“Sinergi antara kementerian ekonomi, pertahanan, luar negeri, dan BUMN harus dipercepat, agar kebijakan tidak berjalan dalam silo dan fragmentasi. Di tengah dunia yang makin saling bergantung, justru ketergantungan yang tidak seimbang akan menjadi kerentanan baru,” tandasnya. (H-2)