Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis program-program yang diluncurkan dalam momentum Lebaran tahun ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden bertemu dengan rektor perguruan tinggi tingkat nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3) malam, menanggapi kekhawatiran terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam dua bulan pertama 2025.
"Nanti kita akan lihat juga program yang akan diluncurkan dalam tahapan Lebaran ini. Mudah-mudahan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan mendorong konsumsi, kemudian juga kita berharap ekspor berjalan," katanya.
Airlangga menegaskan, kondisi APBN Januari-Februari 2025 telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada publik dan masih dalam tahap perkembangan awal.
Dalam upaya meningkatkan daya beli, kata Airlangga, pemerintah akan meluncurkan berbagai program, termasuk di sektor ritel dan belanja online.
"Besok kita luncurkan di ritel, belanja online juga. Dengan keluarnya tunjangan hari raya dan bonus hari raya, diharapkan daya beli bisa terdongkrak," kata Airlangga.
Selain itu, kebijakan lain seperti penurunan harga tiket pesawat sebesar 13%-14% serta diskon tarif tol hingga 10% pada hari-hari tertentu juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.
Terkait target pertumbuhan ekonomi, Airlangga tetap optimistis bisa berada dalam kisaran yang telah ditetapkan.
"Masih dalam range, masih optimistis. Defisit juga masih di angka 3%, dan rasio utang di bawah 40%," ujarnya.
Ia juga mengatakan, dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih dalam posisi yang lebih baik.
Dengan berbagai stimulus ekonomi yang dijalankan selama periode Lebaran, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya melaporkan APBN per 28 Februari 2025 mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13% dari PDB. Defisit ini masih dalam target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Pendapatan negara mencapai Rp316,9 triliun (10,5% dari target), dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp240,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp76,4 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp348,1 triliun (9,6% dari target), terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp211,5 triliun dan transfer ke daerah Rp136,6 triliun.
Keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun, menandakan kemampuan negara dalam mengelola utang. Namun, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7% dari target, yang menurut Sri Mulyani terjadi karena strategi front loading dalam penarikan pembiayaan di awal tahun.
Sri Mulyani juga menjelaskan laporan APBN baru disampaikan setelah penundaan sebulan untuk memastikan stabilitas data dan menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi. (Ant/E-1)
Pelajari rumus diskon & cara hitung harga akhir belanja! Hemat uang dengan tips mudah ini. Klik untuk dapatkan diskon maksimal!
Raih pelanggan baru! Diskon spesial hadir untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Jangan lewatkan kesempatan emas ini!
Airlangga juga mengatakan dalam waktu dekat akan kembali mengirim tim ke Washington DC untuk melanjuti pembahasan terkait tarif dagang kedua negara.
Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan dalam inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk pembentukan dewan baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan saat ini pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat hingga lebih 50 juta orang atau melebihi pengguna kartu kredit
Pembahasan masih dalam tahap negosiasi bilateral sehingga belum ada kesepakatan final mengenai komoditas apa saja dari Indonesia yang akan dikenakan tarif tambahan tersebut.
Pemerintah juga memperhatikan pola belanja kementerian dan lembaga sebagai langkah menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, Indonesia harus mampu mengarahkan perekonomian nasional untuk terus bangkit dan harus mampu bersaing dengan perekonomian global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved