Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengungkapkan mencampur bahan bakar minyak dengan kandungan Research Octane Number (RON) yang berbeda secara sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif pada kendaraan dan lingkungan.
“Seperti mencampur RON 90 (Pertalite) dan RON 92 (Pertamax) dapat menimbulkan dampak negatif pada kendaraan dan lingkungan. Secara teknis pencampuran ini jelas dapat mengubah karakteristik pembakaran bahan bakar,” ujar Yannes di Jakarta, Kamis (27/2).
RON campuran, dalam hal ini Pertamax oplosan, merupakan rata-rata tertimbang dari kedua nilai oktan, tetapi sifat kimia dan aditif dalam bahan bakar tidak selalu bersifat linier saat dicampur. Bila dilakukan secara sembarangan, ini berpotensi menyebabkan bunyi seperti ketukan pada mesin (knocking) atau detonasi yang merusak mesin terutama pada kendaraan berteknologi tinggi.
Lebih lanjut, penggunaan bahan bakar yang dioplos atau dicampur secara sembarangan ini menyebabkan ketidakstabilan pembakaran jika tidak sesuai kebutuhan mesin, meningkatkan risiko knocking pada mesin beroktan tinggi atau menurunkan efisiensi termal.
“Selain itu, perbedaan karakteristik aditif antara kedua jenis bensin dapat memengaruhi kebersihan ruang bakar dan sistem injeksi. Jika dilakukan secara tidak tepat, pencampuran dapat merusak komponen mesin dan menurunkan performa kendaraan,” jelasnya lagi.
Sementara melihat dari sisi ekonomi, praktik mencampur RON 90 dengan RON 92 secara ilegal akan merugikan konsumen karena kualitas bahan bakar tidak terjamin, berpotensi meningkatkan biaya perawatan kendaraan dari yang seharusnya. Dia pun menyarankan, pencampuran bahan bakar tidak direkomendasikan tanpa panduan teknis yang jelas. (Ant/E-3)
Mufti Anam berharap agar langkah-langkah konkret segera diambil oleh Pertamina guna menjaga kepercayaan publik dan mengembalikan integritas perusahaan pelat merah tersebut
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi Komisi VI bersepakat bahwa tidak perlu untuk membentuk panitia kerja (Panja) dalam kasus korupsi Pertamina.
WARGA yang menjadi korban praktik Pertamax oplosan terus bertambah. Pada Rabu (26/2), LBH Jakarta sudah menerima sebanyak 590 aduan sejak kanal pengaduan secara luring dibuka.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya mengatakan harus ada pembenahan total di tubuh Pertamina usai kasus korupsi minyak mentah.
Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Skenario class action dapat diajukan jika masalah utama yang dihadapi terkait implementasi kebijakan yang buruk dan berdampak secara masif serta meluas ke masyarakat.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
Sejumlah warga di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengeluh motor rusak setelah diisi Pertalite.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperpanjang posko aduan terkait kendaraan yang 'brebet' atau mogok usai mengisi BBM jenis pertalite, hingga 10 November 2025 mendatang.
DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogok atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.
Upaya menjaga mutu bahan bakar minyak (BBM) dan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terus diperkuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved