Pengamat Sebut Impor Minyak Mentah dan BBM Sulit Dihindarkan

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) sulit dihindarkan sebab untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri tidak bisa hanya mengandalkan produksi kilang domestik.

Saat ini, lanjut dia, kapasitas kilang dalam negeri hanya mampu mengolah sepertiga minyak mentah dari total kebutuhan nasional. "Karena itu, mau tidak mau harus impor, kalau sampai tidak ada BBM atau BBM langka, bisa menimbulkan masalah sosial,” katanya di Jakarta, Rabu (26/2).

Baca juga : Kasus Pertamina: Kejagung Sebut Praktik Oplos BBM Terjadi di Masa Lalu Bukan Sekarang

Kondisi demikian, tambahnya, karena kebutuhan BBM nasional saat ini sekitar 1,5 juta barel per hari, sedangkan kapasitas kilang dalam negeri hanya 500 ribu barel atau sepertiga dari kebutuhan, sehingga impor adalah upaya yang tak bisa dihindarkan.

Permintaan BBM dalam negeri memang terus naik setiap tahun, salah satunya untuk sektor transportasi sebagai pengguna BBM terbesar karena jumlah kendaraan bermotor terus meningkat.

Mengutip data Korlantas Polri, total populasi kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 164.136.793 unit. Jumlah tersebut telah bertambah sebanyak lima juta hanya dalam waktu 8 bulan.

Baca juga : Kinerja Kejati Dipertanyakan, Dugaan Penyimpangan di Pertamina Tak Tersentuh!

Sementara di sisi lain, meski kendaraan listrik mulai marak, tetapi menurut Marwan populasinya masih sangat kecil, yakni kurang dari 5% dan belum bisa menurunkan permintaan BBM dalam negeri.

Kapasitas kilang dalam negeri, tambahnya, belum memenuhi kebutuhan BBM nasional, apalagi Pertamina juga harus menjalankan penugasan dari pemerintah untuk pemenuhan BBM domestik, di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, menurut dia, Pertamina sebenarnya juga mampu membangun kilang dengan kualitas baik, tetapi produksi kilang-kilang tersebut, ternyata belum memenuhi kebutuhan BBM yang selalu meningkat akhirnya kilang yang beroperasi hanya bisa menyuplai 60-70% dari kebutuhan.

"Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan dukungan political will terhadap kilang-kilang Pertamina. Pertamina kan pelaksana, kebijakan regulasi ada di pemerintah dan DPR," katanya. (Ant/E-2)