Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, industri tekstil, produk tekstil (TPT) dan alas kaki tetap menjadi sektor strategis bagi ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia. Di tengah tantangan global dan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK), sektor ini justru memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Banyak yang pesimis terhadap industri ini, menganggapnya sebagai industri sunset. Namun, kami di DEN melihatnya sebagai sektor strategis yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja, dengan pakaian jadi menyerap 2,9 juta di antaranya. Industri ini juga berperan penting dalam mendukung sektor usaha kecil dan mikro, terutama makanan dan minuman," ujarnya dikutip dari siaran pers, Rabu (26/2).
Dalam satu tahun terakhir, ungkap Luhut, Indonesia telah menjadi target relokasi industri tekstil dan alas kaki, didorong oleh perubahan global seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok serta kejenuhan industri di Vietnam.
Hal ini tercermin dari meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor TPT, yang pada 2024 mencapai US$903 juta, naik 107% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk sektor ini mencapai Rp7 triliun.
Investasi ini menunjukkan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hasil kajian DEN mengungkapkan bahwa investasi sebesar US$20-30 juta di pabrik pakaian jadi dapat menyerap hingga 9.000 tenaga kerja.
Selain itu, dalam pertemuan DEN dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan perwakilan global apparel seperti Adidas dan Nike beberapa waktu Lalu, terungkap bahwa salah satu merek global akan meningkatkan ordernya di Indonesia hingga tiga kali lipat dalam tiga tahun ke depan, yang berpotensi menciptakan tambahan 100.000 lapangan kerja.
Meski demikian, Luhut mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi investor di sektor ini, seperti masalah pembebasan lahan, perizinan amdal, dan kebijakan upah. Namun, ia optimistis bahwa dengan koordinasi yang baik, kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan.
Di sisi lain, perlindungan pasar dalam negeri dari impor ilegal juga menjadi perhatian utama. "Kapasitas produksi berlebih di Tiongkok akibat tarif AS telah mendorong mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini perlu diwaspadai. Namun, jangan sampai kemudian impor bahan baku atau material yang dipakai untuk produksi juga malah ikut terhambat," tutur Luhut.
Selain fokus pada industri tekstil dan alas kaki, DEN juga tengah menjajaki peluang Indonesia dalam rantai pasok global industri semikonduktor. Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah kerja sama dengan perusahaan semikonduktor asal Singapura, yang mencakup program pelatihan bagi 50-100 tenaga kerja Indonesia di bidang desain chip, perakitan, dan pengemasan semikonduktor.
"Di tengah situasi global yang tidak menentu, kita tidak boleh pesimis. Indonesia memiliki peluang besar yang bisa dimanfaatkan, asalkan kita bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan potensi tersebut," pungkas Luhut. (Mir/M-3)
Masukan dari MSCI harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat reformasi struktural guna mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih sehat, transparan, adil, dan semakin kompetitif.
Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang.
Tingkat ketidakpastian global saat ini mencapai level tertinggi sejak tahun 1980, menghadirkan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurut Luhut, permintaan tersebut muncul dalam proses negosiasi antara kedua negara terkait kebijakan tarif impor sebesar 19% yang diberlakukan AS terhadap sejumlah produk asal Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibenahi karena ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan family office.
Pada kuartal IV 2025, industri tekstil dan produk tekstil tercatat tumbuh 4,37 persen secara tahunan di tengah tekanan global dan perlambatan permintaan di sejumlah negara tujuan ekspor.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
Penertiban produk impor ilegal oleh pemerintah menjadi mementum penting bagi kebangkitan industri UMKM bidang tekstil lokal di Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, mengapresiasi fokus Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan dan hilirisasi industri tekstil dan garmen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved