Pakar UGM: Waspadai Ketidakpastian Ekonomi dan Pelemahan Daya Beli

DOSEN Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) UGM, Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D.,  menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 stagnan di sekitar lima persen sehingga kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan, kondisi lapangan pekerjaan dan upah yang tidak terjamin membuat masyarakat merasakan ketidakpastian yang cukup tinggi. 

“Kondisi ini membuat masyarakat lebih waspada dalam membelanjakan uangnya dan menahan konsumsi,” paparnya.

Ketidakpastian ekonomi ini menurut Yudistira menyebabkan masyarakat menahan tingkat konsumsi, seperti bahan pangan hingga bahan tersier. Deflasi secara gradual pun terjadi sampai hari ini. 

Baca juga : Efisiensi Anggaran Hambat Perekonomian

“Ketika permintaan menurun, produsen juga akan berhitung yang dapat berdampak pada layoff pegawai, PHK, dan sebagainya,” tambahnya.

Pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih menghantui perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 ini. Kondisi global juga menghadapi krisis, seperti krisis ekonomi, energi, dan geopolitik. Namun, yang menjadi krusial adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut terjadi pada tahun 2024 dan 2025. 

Yudistira mengingatkan, masyarakat dan pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi tren menurunnya kemampuan daya beli. Hal tersebut akan berdampak jangka panjang bila tidak diurus dengan baik.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Buka Peluang Swasta Garap Proyek Pemerintah

Ia pun menyebut, momen bulan puasa dan lebaran ini dapat menjadi salah satu pembuktian kondisi perekonomian di Indonesia. Biasanya, tingkat konsumsi naik pada momen ini.

Namun, ia memperkirakan yang terjadi pada bulan puasa tahun ini akan sedikit berbeda daripada biasanya. “Menurut saya, tahun ini akan sedikit berbeda pola konsumsi umumnya. Masyarakat lebih akan menyimpan dananya sampai akhir tahun lagi,” jelasnya.

Ia pun menyarankan, berbagai hal strategis harus dilakukan guna mengantisipasi menurunnya tingkat daya beli Masyarakat. “Tentunya biaya perjalanan dinas dan seremoni bisa dipangkas, tetapi kalau kemudian faktanya seperti ada glamping untuk kepala daerah yang baru dilantik menunjukkan bahwa cara-cara pemerintah tidak berubah, tidak ada pikiran untuk mitigasi dan sense of crisis-nya,” terang dia.

Baca juga : Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Masih Dihadapkan Tantangan

Pengetatan anggaran ini menurutnya memang perlu dilakukan. Namun, relokasi anggaran perlu dilakukan dengan tepat. Komposisi kabinet yang cukup gemuk mangakibatkan penambahan jumlah pos anggaran.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga bisa diketatkan. “Adanya pengetatan anggaran MBG ini pun sebenarnya perlu diperhatikan sebab sekarang anggaran pendidikan dan kesehatan terkena imbasnya dan dianggap hanya sebagai sektor penunjang saja,” imbuhnya.

Yudistira menilai, anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya tidak dipangkas, sebab pembangunan SDM di masa mendatang ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesehatan SDM. Untuk landasan transformasi, yang sangat penting dibangun adalah modal manusianya, yaitu melalui pendidikan dan kesehatan.

“Jadi, jangan sampai (pendidikan dan kesehatan) anggarannya dipotong,” tutup dia.(H-2)